Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2015, 11:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas perkara korupsi kondensat ke Kejaksaan Agung, pekan lalu.

"Memang tidak diekspos. Tapi yang penting berkas perkaranya sudah dikirim ke kejaksaan pekan lalu," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Badrodin mengatakan, penyerahan berkas perkara tersebut merupakan bukti Bareskrim tetap bekerja meski tanpa pemberitaan yang masif di media massa. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangarso membenarkan hal tersebut. Namun, berkas yang diserahkan ke penuntut tidak dilengkapi oleh perkiraan kerugian negara (PKN).

"Sebab, sampai dengan saat ini, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) belum memberikan auditnya soal potensi kerugian negara. Jadi dikirim minus PKN," ujar Golkar.

Meski demikian, Golkar menegaskan bahwa tidak dilengkapinya berkas dengan PKN bukan berarti tidak ada unsur pidana di dalam kasus tersebut.

"Konstruksi perkaranya sudah jelas. Ada unsur pidana di dalamnya. Perkiraan kerugian negara itu hanya soal kelengkapan dokumen berkas saja, nanti bisa menyusul," lanjut dia.

Sudah satu minggu lebih berkas perkara itu dikirim ke kejaksaan, Golkar mengatakan, belum ada tanda-tanda kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut. Dia berharap kejaksaan segera menyatakan berkas perkara lengkap agar segera masuk meja persidangan.

Perkara ini mulai disidik Dittipideksus Bareskrim Polri, Mei 2015. Dalam perjalanan kasusnya, penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yakni eks Kepala BP Migas Raden Priyono, eks mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dan mantan pemilik PT TPPI Honggo Wendratmo.

Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual kondensat. Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerja sama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani pada Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Hasto Sebut Joget 'Gemoy' Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Hasto Sebut Joget "Gemoy" Kabulkan Pandangan Orang bahwa Prabowo Tidak seperti Jokowi

Nasional
Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Beri Pesan untuk TNI-Polri, Sekjen PDI-P: Yang Tidak Netral Punya Loyalitas Buta

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Kubu Anies-Muhaimin Jadikan Hasil Survei untuk Pacu Semangat Kerja

Nasional
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Nasional
Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Nasional
Jelang Debat Perdana, Muzani Sebut Prabowo-Gibran Tidak Ada Persiapan Khusus

Jelang Debat Perdana, Muzani Sebut Prabowo-Gibran Tidak Ada Persiapan Khusus

Nasional
Dari Survei Internal, Partai Gelora Yakin Ungguli Sesama Partai Baru di Pemilu 2024

Dari Survei Internal, Partai Gelora Yakin Ungguli Sesama Partai Baru di Pemilu 2024

Nasional
Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Nasional
KontraS Belum Temukan Visi Misi Capres-Cawapres Terkait Penuntasan Kasus HAM

KontraS Belum Temukan Visi Misi Capres-Cawapres Terkait Penuntasan Kasus HAM

Nasional
Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Hasto Ungkap 3 Instruksi Megawati untuk Kader PDI-P Hadapi Pemilu 2024

Nasional
Sekjen PDI-P: Butuh Sosok Pemimpin Berpengalaman, Bukan Bentuk Polesan

Sekjen PDI-P: Butuh Sosok Pemimpin Berpengalaman, Bukan Bentuk Polesan

Nasional
Menlu Retno: 2 WNI Relawan MER-C Memilih Tetap di Gaza, Kami Pantau

Menlu Retno: 2 WNI Relawan MER-C Memilih Tetap di Gaza, Kami Pantau

Nasional
Anies-Muhaimin Siap Hadapi Debat, Tim Pemenangan: Sudah Terlatih “Didesak” dan “Dislepet”

Anies-Muhaimin Siap Hadapi Debat, Tim Pemenangan: Sudah Terlatih “Didesak” dan “Dislepet”

Nasional
Sebut Ada Pihak yang Ingin Hilangkan PDI-P di Banten, Ketua DPD: Kita Lawan!

Sebut Ada Pihak yang Ingin Hilangkan PDI-P di Banten, Ketua DPD: Kita Lawan!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com