Kompas.com - 20/10/2015, 04:25 WIB
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di  Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, rumah untuk satwa langka, terancam punah, dan spesies endemik di Tasik Betung, Kabupaten Siak, 3 September 2015. AFP PHOTO / ALFACHROZIEPetugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, rumah untuk satwa langka, terancam punah, dan spesies endemik di Tasik Betung, Kabupaten Siak, 3 September 2015.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Rido Sani mengatakan, pemerintah tidak akan membeda-bedakan perlakuan hukum terhadap perusahaan yang tertangkap melakukan pembakaran lahan dan hutan.

"Terkait penegakkan hukum, kita tidak melihat ini dari negara mana dan grup mana. Yang kita lakukan aalah jika perusahaan tersebut melakukan tindak pidana, tentu akan kami proses. Buat kami, tidak penting asing maupun tidak asing," ucap Roy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LHK Jl. Gatot Subroto, Jakarta Senin (19/10/2015).

Roy menambahkan, perusahaan-perusahaan di areal kebakaran lahan dan hutan seharusnya melengkapi perlengakapan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Ini disebabkan syarat-syarat tersebut juga sudah tercantum dalam perizinan perusahaan.

"Semua ketaatan yang tercantum dalam perizinan harus mereka lakukan dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga persyaratan-persyaratan lingkungan lainnya yang mereka harus patuhi," tutur Roy.

Sebaran titik api

Kementerian LHK, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan informasi sebaran titik api yang telah mencapai 18 provinsi. Beberapa di antaranya adalah Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, hingga Maluku Utara.

"Pemerintah terus berupaya untuk memadamkan api. Tapi kondisinya memang luar biasa. Dulu kita tidak pernah membayangkan Sulawesi itu berderet titik apinya. Kalau membayangkan kebakaran lahan dan hutan kan kepala kita langsung ke Riau," ucap Roy.

Sehubungan dengan meluasnya titik api ke daerah-daerah tersebut, Kementerian LHK juga telah berkomunikasi dengan unsur-unsur daerah, Perhutani dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Pemerintah Daerah untuk upaya pemadaman.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X