Survei Kompas: Kinerja Kabinet Dinilai Berimbang

Tampak berimbang dari seluruh komposisi responden. Jika dilihat dari latar belakang sosial ekonomi responden, tampak bahwa kalangan ekonomi rumah tangga kelas bawah cenderung lebih kuat mengapresiasi kinerja kabinet. Separuh lebih responden kalangan ini merasa puas dengan kinerja kabinet pemerintahan, berkebalikan dengan kalangan menengah ke atas yang separuh lebih justru merasa tidak puas.

Hal ini sejalan dengan digenjotnya berbagai program pemerintah yang secara langsung lebih condong menyasar kelompok masyarakat bawah, seperti program layanan kesehatan gratis (BPJS Kesehatan), pendidikan dasar-menengah gratis, bantuan alat serta irigasi pertanian dan nelayan, serta pengucuran dana desa. Meski belum sepenuhnya proyek-proyek pembangunan itu mencapai sasarannya, sejumlah lonjakan apresiasi di bidang pembangunan menunjukkan pencermatan publik terhadap upaya pemerintah (kabinet).

Penilaian positif-negatif

Sejalan dengan aksi-aksi menonjol yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, apresiasi publik tetap terbentuk. Bidang kerja pemerintahan yang memperoleh apresiasi terbesar dalam evaluasi kinerja ini adalah kelautan dan perikanan (36,1 persen). Selain kelautan, bidang fasilitas umum atau infrastruktur (31,5 persen), serta pelayanan kesehatan (32 persen) juga beroleh apresiasi tertinggi.

Apresiasi artinya, bidang-bidang itu dinilai publik lebih baik kondisinya saat ini dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Di bawah penilaian ketiga bidang tersebut, level berikutnya adalah bidang perhubungan dan transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, pembangunan desa, bantuan sosial, serta komunikasi dan informasi yang memperoleh apresiasi rata-rata di atas 20 persen responden.

Dari sisi sebaliknya, penilaian buruk atas kinerja bidang pemerintahan paling banyak dialamatkan ke bidang yang menangani bahan bakar minyak (BBM), keuangan negara, serta perdagangan dan kehutanan. Setiap bidang itu kondisinya dinilai lebih buruk oleh rata-rata lebih dari 30 persen responden. Mudah ditebak, penilaian yang buruk tersebut berhubungan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, melemahnya kurs rupiah, kondisi kelesuan ekonomi, dan kasus kebakaran berbagai kawasan hutan di pulau Sumatera baru-baru ini. Di level berikutnya (di atas rata-rata 20 persen) penilaian negatif dialamatkan terhadap bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan olahraga.

Tidak semua persoalan kebidangan mencakup satu kementerian tertentu. Demikian pula bisa juga dua kebidangan yang dinilai secara berbeda atau bertentangan oleh publik sebenarnya digawangi oleh sosok menteri yang sama. Meski demikian, penilaian kinerja kabinet menggunakan pendekatan bidang pekerjaan yang ditangani seperti ini melengkapi penilaian menggunakan pengenalan terhadap sosok menteri dan kementerian.