Survei Kompas: Kinerja Kabinet Dinilai Berimbang

Pengantar Redaksi

Mengevaluasi setahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Litbang "Kompas" menurunkan hasil survei nasional mulai Senin (19/10) hingga Rabu (21/10). Hasil persepsi publik yang menyoroti kinerja kabinet, bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial akan diturunkan dalam lima tulisan. Tulisan pertama mengulas kinerja kabinet dari pendekatan bidang pemerintahan. Selamat membaca.

Oleh: Toto Suryaningtyas

JAKARTA, KOMPAS - Satu tahun usia Kabinet Kerja, pola apresiasi publik terhadap bidang kerja pemerintahan kian terbentuk. Sejumlah bidang pembangunan yang berhasil menyentuh kepentingan publik menuai apresiasi. Meski demikian, penilaian pesimistis juga masih ada dalam proporsi relatif sama besar.

Tekad percepatan program pembangunan sangat terlihat dari sejumlah upaya strategis yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasca penggantian sejumlah pos kementerian (reshuffle) pada 12 Agustus 2015, percepatan pembangunan terlihat di berbagai sektor. Peresmian berbagai proyek infrastruktur di Jawa dan luar Jawa, penguatan ketahanan pangan (beras, nelayan), hingga paket kebijakan ekonomi 1 hingga 4 dilakukan di tengah isu asap dan kekeringan. Semuanya menjadikan ruang publik pada triwulan terakhir padat oleh berbagai isu nasional.

Dalam situasi yang lebih normal, tanpa banyak kejadian bencana, dalam menilai usia setahun pemerintahan biasanya publik akan bersikap lebih kritis. Mengacu dari pola penilaian yang terlihat dari kinerja tiga pemerintahan era sebelumnya (Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono), era setahun pemerintahan berisi penurunan apresiasi publik yang signifikan ketimbang awal periode pemerintahan. Tak terkecuali kinerja kabinet, memperoleh penurunan apresiasi pula.

Namun, tahun ini tampaknya sedikit berbeda. Alih-alih menurun, justru terjadi indikasi apresiasi di sana-sini. Meski dominasi apresiasi positif secara keseluruhan belum terlihat nyata, penilaian yang relatif berimbang terlihat dalam hasil survei dalam waktu kurun enam bulan terakhir. Proporsi yang berimbang antara penilaian positif dan negatif terhadap kinerja Kabinet Kerja tecermin dari komposisi penilaian positif hasil survei yang mencapai 48,4 persen dan penilaian negatif 47,6 persen. Dengan memperhitungkan besaran kesalahan pencuplikan (sampling error) ± 2,8 persen, kondisi itu relatif sama dengan penilaian hasil survei bulan Juli 2015 yang berada di angka 46,7 persen dan 45,3 persen.

Tampak berimbang dari seluruh komposisi responden. Jika dilihat dari latar belakang sosial ekonomi responden, tampak bahwa kalangan ekonomi rumah tangga kelas bawah cenderung lebih kuat mengapresiasi kinerja kabinet. Separuh lebih responden kalangan ini merasa puas dengan kinerja kabinet pemerintahan, berkebalikan dengan kalangan menengah ke atas yang separuh lebih justru merasa tidak puas.

Hal ini sejalan dengan digenjotnya berbagai program pemerintah yang secara langsung lebih condong menyasar kelompok masyarakat bawah, seperti program layanan kesehatan gratis (BPJS Kesehatan), pendidikan dasar-menengah gratis, bantuan alat serta irigasi pertanian dan nelayan, serta pengucuran dana desa. Meski belum sepenuhnya proyek-proyek pembangunan itu mencapai sasarannya, sejumlah lonjakan apresiasi di bidang pembangunan menunjukkan pencermatan publik terhadap upaya pemerintah (kabinet).

Penilaian positif-negatif

Sejalan dengan aksi-aksi menonjol yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, apresiasi publik tetap terbentuk. Bidang kerja pemerintahan yang memperoleh apresiasi terbesar dalam evaluasi kinerja ini adalah kelautan dan perikanan (36,1 persen). Selain kelautan, bidang fasilitas umum atau infrastruktur (31,5 persen), serta pelayanan kesehatan (32 persen) juga beroleh apresiasi tertinggi.

Apresiasi artinya, bidang-bidang itu dinilai publik lebih baik kondisinya saat ini dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Di bawah penilaian ketiga bidang tersebut, level berikutnya adalah bidang perhubungan dan transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, pembangunan desa, bantuan sosial, serta komunikasi dan informasi yang memperoleh apresiasi rata-rata di atas 20 persen responden.

Dari sisi sebaliknya, penilaian buruk atas kinerja bidang pemerintahan paling banyak dialamatkan ke bidang yang menangani bahan bakar minyak (BBM), keuangan negara, serta perdagangan dan kehutanan. Setiap bidang itu kondisinya dinilai lebih buruk oleh rata-rata lebih dari 30 persen responden. Mudah ditebak, penilaian yang buruk tersebut berhubungan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, melemahnya kurs rupiah, kondisi kelesuan ekonomi, dan kasus kebakaran berbagai kawasan hutan di pulau Sumatera baru-baru ini. Di level berikutnya (di atas rata-rata 20 persen) penilaian negatif dialamatkan terhadap bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan olahraga.

Tidak semua persoalan kebidangan mencakup satu kementerian tertentu. Demikian pula bisa juga dua kebidangan yang dinilai secara berbeda atau bertentangan oleh publik sebenarnya digawangi oleh sosok menteri yang sama. Meski demikian, penilaian kinerja kabinet menggunakan pendekatan bidang pekerjaan yang ditangani seperti ini melengkapi penilaian menggunakan pengenalan terhadap sosok menteri dan kementerian.

Hal ini disebabkan masih relatif minimnya pengetahuan responden atas sosok menteri yang jumlahnya mencapai 34 orang. Dari survei nasional Januari hingga Juli 2015 diketahui, sedikit saja responden yang mengenal secara memadai nama-nama dan sosok menteri di Kabinet Kerja. Hanya sejumlah nama populer yang lama berkecimpung di dunia politik yang dikenal dengan proporsi di atas separuh bagian. Sementara sebagian besar sosok dan nama menteri kabinet dalam survei pada Januari itu hanya dikenal atau diketahui seperenam hingga seperlima bagian publik.

Kondisi sama baik

Di tengah keraguan dan terbelahnya penilaian publik atas kinerja Kabinet Kerja saat ini, modal sosial agaknya masih terakumulasi. Hal itu tecermin dari relatif masih baiknya penilaian semua kondisi bidang pemerintahan menggunakan kategori "sama baik". Dari seluruh bidang yang ditanyakan, penilaian kondisi "sama baik" terjadi di semua bidang penyelenggaraan pembangunan. Bidang-bidang itu, misalnya, pariwisata, kerukunan umat beragama, pelestarian budaya lokal, serta perempuan dan anak.

Meski demikian, relatif tingginya penilaian "sama buruk" atas bidang perdagangan, ketenagakerjaan, perumahan rakyat, kehutanan, lingkungan hidup, dan politik makro menjadi sinyal yang harus diantisipasi segera. Khusus terkait dengan aspek politik makro, itu sangat bernilai strategis karena sektor inilah penopang stabilitas apresiasi publik terhadap pemerintah secara keseluruhan ketimbang bidang ekonomi, hukum, dan sosial.

Meletakkan penilaian pada konteks setahun pemerintahan yang biasanya melorot, kinerja kabinet saat ini justru memperlihatkan kemampuan bertahan. Hasilnya, bisa saja beda jika menyertakan nama-nama menteri yang menjabat. Namun, paling tidak opini yang terekam menggambarkan suara rakyat atas kinerja para menteri dalam gerbong pemerintahan Jokowi-Kalla. (Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Oktober 2015, di halaman 3 dengan judul "Kinerja Kabinet Dinilai Berimbang".