Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2015, 09:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika mau meminta bantuan polisi untuk memanggil dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto. Keduanya telah dua kali dipanggil MKD atas dugaan pelanggaran etika terkait pertemuan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Namun, Fadli meyakini, kepolisian tidak akan mau bekerja sama dengan MKD.

"Mana bisa menulis surat kepada polisi. Dia juga harus mengerti aturan, MKD jangan sok jagoan," kata Fadli di Jakarta, Senin (12/10/2015) malam.

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Junimart merasa geram dengan sikap Setya Novanto dan Fadli yang tak menghadiri pemeriksaan MKD untuk yang kedua kalinya.

Jika Novanto dan Fadli tak hadir hingga panggilan ketiga, Junimart mengatakan, MKD bisa meminta bantuan kepolisan sebagaimana diatur dalam tata beracara MKD.

"Ini namanya memmolitisasi. Ini mengada-ada. MKD ini sudah diisi lawan politik yang berkepentingan, yang mencari panggung," kata Fadli.

Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya pada panggilan kedua karena MKD tidak menjelaskan atas perkara apa dia akan diperiksa.

"Kalau memang atas perkara Donald Trump, tidak disebutkan dalam surat pemanggilannya. Ini kan sebenarnya memang tidak ada kasus, tetapi diada-adakan," ujarnya.

Akhirnya, pada waktu pemeriksaan Senin siang, Fadli memilih melakukan kegiatan lain, yakni berkonsultasi dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Fadli baru saja terpilih sebagai Ketua Organisasi Parlemen Antikorupsi Dunia.

Adapun pada pemanggilan pertama 28 September lalu, Fadli dan Novanto tak memenuhi panggilan karena sedang menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. MKD pun kini telah menjadwalkan panggilan ketiga bagi Fadli dan Novanto pada 19 Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com