Fadli Zon: MKD Jangan Sok Jagoan

Kompas.com - 13/10/2015, 09:09 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015). Ambaranie Nadia K.MWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika mau meminta bantuan polisi untuk memanggil dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto. Keduanya telah dua kali dipanggil MKD atas dugaan pelanggaran etika terkait pertemuan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Namun, Fadli meyakini, kepolisian tidak akan mau bekerja sama dengan MKD.

"Mana bisa menulis surat kepada polisi. Dia juga harus mengerti aturan, MKD jangan sok jagoan," kata Fadli di Jakarta, Senin (12/10/2015) malam.

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Junimart merasa geram dengan sikap Setya Novanto dan Fadli yang tak menghadiri pemeriksaan MKD untuk yang kedua kalinya.

Jika Novanto dan Fadli tak hadir hingga panggilan ketiga, Junimart mengatakan, MKD bisa meminta bantuan kepolisan sebagaimana diatur dalam tata beracara MKD.

"Ini namanya memmolitisasi. Ini mengada-ada. MKD ini sudah diisi lawan politik yang berkepentingan, yang mencari panggung," kata Fadli.

Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya pada panggilan kedua karena MKD tidak menjelaskan atas perkara apa dia akan diperiksa.

"Kalau memang atas perkara Donald Trump, tidak disebutkan dalam surat pemanggilannya. Ini kan sebenarnya memang tidak ada kasus, tetapi diada-adakan," ujarnya.

Akhirnya, pada waktu pemeriksaan Senin siang, Fadli memilih melakukan kegiatan lain, yakni berkonsultasi dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Fadli baru saja terpilih sebagai Ketua Organisasi Parlemen Antikorupsi Dunia.

Adapun pada pemanggilan pertama 28 September lalu, Fadli dan Novanto tak memenuhi panggilan karena sedang menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. MKD pun kini telah menjadwalkan panggilan ketiga bagi Fadli dan Novanto pada 19 Oktober mendatang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X