Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Bela Negara Terkesan Dipaksakan

Kompas.com - 13/10/2015, 08:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengadakan program bela negara seperti yang diusulkan Kementerian Pertahanan dinilai terlalu dipaksakan. Rancangan program tersebut dinilai tidak memperhatikan substansi legalitas dan infrastruktur pendukungnya. (baca: Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Tidak Realistis)

"Terkait bela negara, tidak sekadar memaksa, pemerintah juga harus merumuskan kebijakan terintegrasi," ujar Ketua Pusat Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Menurut Muradi, ada lima catatan terkait program bela negara yang harus dipersiapkan pemerintah lebih dulu. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

Pertama, pemerintah seharusnya berupaya mendesak rancangan undang-undang komponen cadangan dan bela negara menjadi perundangan-undangan. Jika tidak, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas tanpa menunggu kedua ruu tersebut diundangkan.

Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum memastikan program tersebut berjalan. Kebijakan tanpa infrastruktur pendukung dinilai hanya akan menciptakan permasalahan baru. Apalagi, dengan 80 persen materi kemiliteran, akan membutuhkan infrastruktur yang baik. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan penganggaran untuk menjalankan program tersebut. Pasalnya, program merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh Indonesia, membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Misalnya, jika dalam 10 tahun dengan target 100 juta , maka dalam satu bulan setidaknya akan dilatih sekitar 850 ribu orang, di seluruh Indonesia. Hal ini butuh anggaran besar di tengah kebijakan negara memodernisasi postur pertahanan dan alutsista," kata Muradi.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian dan instansi terkait. Bila dalam rancangan undang-undang ditegaskan adanya pelibatan sejumlah kementerian dalam perekrutan bela negara, maka hal tersebut perlu ditegaskan instansi mana saja yang akan terlibat.

Terakhir, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai arah dari kewajiban bela negara, sehingga tidak ada salah persepsi terhadap program ini. Kemenhan dapat memberikan gambaran bahwa program ini dibuat untuk memperkuat akselerasi dan pengaruh militer serta politik luar negeri, sehingga timbul semangat kebanggaan dan cinta Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com