Pimpinan DPR Akan Dengarkan Petisi "Jangan Bunuh KPK"

Kedua, dalam draf revisi UU KPK ada upaya mengurangi kewenangan penindakan dan menghapus upaya penuntutan KPK. Kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. KPK juga hanya boleh menangani kasus yang nilai kerugian negaranya di atas Rp 50 Miliar. Begitu pula dengan kewenangan penyadapan dan penyitaan, KPK harus mendapat izin ketua Pengadilan Negeri.

Tak hanya itu, petisi itu juga menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan KPK mustahil diterapkan lagi di masa mendatang. Kewenangan penuntutan oleh KPK juga dihapus. Artinya, KPK tidak boleh lagi menuntut perkara korupsi. Padahal, hingga saat ini, dari ratusan koruptor yang diproses, belum ada satu pun yang lolos dari tuntutan KPK dan dihukum setimpal.

Ketiga, petisi tersebut menyebutkan bahwa ada upaya mengubah KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi karena mendorong KPK lebih memprioritaskan aspek pencegahan. Dalam petisi itu dijelaskan, revisi UU KPK belum penting dilakukan. Seharusnya, DPR fokus menyelesaikan tunggakan perumusan legislasi. Adapun tuntutan dalam petisi tersebut diantaranya adalah menuntut Ketua DPR RI untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK dan mencabut revisi tersebut dari rencana legislasi DPR. Kedua, Presiden Jokowi harus menolak secara tegas usulan revisi UU KPK.