Survei: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kepuasan Publik Menurun

Saat ditanya mengenai kepuasannya terhadap Presiden, sebanyak 47,3 persen responden mengaku kurang puas. Responden yang mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden hanya 44,8 persen. Sisanya, 3,8 persen mengaku tidak puas sama sekali, 1,2 persen mengaku sangat puas, dan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Jika dijumlahkan antara yang sangat puas dan cukup puas, angkanya hanya mencapai 46 persen, turun dari survei bulan Maret 2015 sebesar 57,5 persen.

Hal serupa juga terjadi pada kepuasan publik terhadap Wapres Jusuf Kalla. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku cukup puas dan 0,8 persen yang sangat puas. Adapun yang tidak puas mencapai 46,2 persen dan yang tidak puas sama sekali sebesar 6,7 persen.

Kepuasan publik yang hanya mencapai 42,1 persen turun dari Maret 2015 yang mencapai 53,3 persen.

Terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja juga mengalami nasib yang sama. Hanya 0,8 persen yang mengaku sangat puas dan 36,3 persen yang cukup puas terhadap kinerja para menteri. Sebanyak 42,8 persen mengaku kurang puas dan 3,9 persen tidak puas sama sekali.

Kepuasan publik terhadap kabinet ini menurun dibandingkan survei pada Maret 2015 yang mencapai 46,8 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan, sebagian besar responden menyatakan tidak puas dan menganggap pemerintah gagal di bidang ekonomi.

"Ekonomi yang paling jadi perhatian. Saat kita tanya apa kegagalan Jokowi-JK, empat jawaban teratas adalah mengenai ekonomi," kata Qodari.

Responden menganggap pemerintah gagal menjaga harga bahan pokok (17,3 persen), tak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), dan meningkatnya harga BBM (4,1 persen).

Responden lain di antaranya menjawab, program visi dan misi Jokowi-JK belum terbukti, gagal menciptakan lapangan pekerjaan, tak mampu mengontrol kinerja menteri, dan gagal memberantas korupsi.

Adapun publik yang puas menganggap pemerintah berhasil dalam beberapa hal, di antaranya program kesehatan, program pendidikan, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dan kedekatan dengan rakyat.

Survei ini dilakukan pada tanggal 14-22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang. Margin of error sebesar lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih dengan multistage random sampling, berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.