Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Sepakat Bentuk Panja Asap

Kompas.com - 06/10/2015, 15:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan, Komisi II sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Asap. Pembentukan panja dilakukan sebab sampai saat ini pemerintah pusat tidak kunjung menetapkan musibah asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

"Komisi II sepakat untuk membentuk Panja Asap. Tujuannya untuk melakukan koordinasi dengan sesneg, seskab, kepala staf kepresidenan, mendagri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Lukman menganggap, kelima kementerian dan lembaga itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan asap secara komprehensif. Sehingga, kasus seperti itu tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

Ia menambahkan, tanpa adanya peningkatan status bencana, persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan sulit untuk diselesaikan. Dari hasil informasi yang diperoleh Komisi II, kepala daerah tidak berani mengeluarkan anggaran bencana alam karena tidak ada kebijakan yang menyatakan musibah ini sebagai bencana nasional.

"Sementara, masyarakat terkungkung dengan asap, susah bernafas, sekolah libur sebulan, kemudian PNS on off, on off. Belum lagi rumah sakit dipenuhi penderita ISPA dan anak-anak menjadi korban," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II akan mengundang pimpinan kementerian dan lembaga untuk berkoordinasi mengenai hal tersebut. Beberapa hal yang akan ditanyakan seperti rencana Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan yang ingin mencabut dan merevisi izin Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perusahaan yang lahannya terbakar.

Selain itu, Komisi II juga ingin mengevaluasi kinerja menteri dalam negeri dalam mengkoordinir pemda untuk menyelesaikan persoalan asap ini.

"Kita ingin perdalam juga semua lahan-lahan yang terbakar ini yang merupakan lahan gambut yang diperuntukkan perkebunan. Sejak kapan ada kebijakan lahan gambut untuk perkebunan? Apakah pemerintah tidak sadar kalau lahan gambut yang selama ini basah, lalu dikeringkan, dikanalkan kering, sehingga mudah sekali terbakar?" tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com