Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dinilai Tak Perlu Ikut Berhaji

Kompas.com - 01/10/2015, 23:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menilai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) semestinya tidak ikut berhaji. Dengan demikian, PPIH bisa fokus melayani jemaah haji.

"Pada 2013 saya pernah mengusulkan petugas PPIH tidak perlu berhaji. Petugas PPIH ada 1.500 orang, jumlahnya besar, dan mereka juga berhaji, sehingga mereka tidak memahami secara optimal. Saya mengusulkan PPIH tidak berhaji dan berkonsentrasi menolong jemaah," kata Anggito dalam diskusi yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP PKB di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Anggito menilai perlunya perbaikan sistem terkait pelayanan kepada jemaah haji, terutama yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya agar tragedi Mina tidak terulang.

Selama ini, menurut Anggito, Pemerintah Arab Saudi melarang pihak luar membuka pusat pelayanan kesehatan di sana. Pusat pelayanan kesehatan yang didirikan pemerintah Saudi, menurut dia, belum mampu memenuhi kebutuhan jemaah.

"Jemaah kita takut berobat di Mina karena bahasanya yang berbeda, kulturnya berbeda. Oleh karena itu kami diam-diam membuka juga (pusat kesehatan di Mina), ada ambulansnya, dan sebagainya," ucap Anggito.

Ia juga menyesalkan berkurangnya maktab atau tenda-tenda bagi jemaah haji di Mina tahun ini. Menurut dia, tenda tersebut seharusnya ditambah, bukan malah dikurangi.

"Dulu 70 maktab, sekarang 52 maktab. Yang diperlukan harusnya penambahan maktab supaya optimal tetapi tahun ini justru berkurang," kata Anggito.

Wakil Ketua Komisi VIII Malik Haramain menyampaikan hal senada. Menurut dia, Komisi VIII DPR akan mengkaji ulang peran PPIH dan mencoba memposisikan PPIH sebagai petugas yang profesional. "Mereka tidak berhaji tetapi mengurus orang berhaji," kata dia.

Politikus PKB ini menambahkan bahwa PPIH sedianya dibekali kemampuan menghadapi situasi bencana seperti yang terjadi dalam tragedi di Mina. Pembekalan yang sama juga perlu diberikan kepada para jemaah haji. Lebih baik lagi jika proses pembinaan dilakukan dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Bagaimana cara menghadapi kemungkinan situasi berbahaya karena jemaah Indonesia kan postur tubuhnya kecil, kita beri bagaimana bisa menjaga keamanannya sendiri," ujar Malik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com