Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan MK soal Pemeriksaan Anggota DPR Dinilai Tak Lemahkan KPK

Kompas.com - 23/09/2015, 21:36 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa putusan MK terkait perubahan prosedur perizinan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak akan melemahkan kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Izin itu tidak berlaku untuk tiga hal. Pertama, untuk tindak pidana yang tertangkap tangan, kedua untuk tindak pidana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau untuk tindak pidana kejahatan kemanusiaan,” kata Refly saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Refly menuturkan, KPK memiliki undang-undang khusus yang membuat langkah KPK tidak akan terhambat dalam melakukan penindakan hukum terhadap para pejabat publik, khususnya anggota Dewan yang terlibat dalam kasus korupsi.

“UU tersebut (UU KPK) menjelaskan semua izin tidak diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Refly menilai dampak putusan MK ini tidak akan berdampak parah terhadap keberadaan KPK. Ia mengakui bahwa masyarakat khawatir akan putusan MK ini yang memunculkan kesan bahwa DPR bisa menjadi bunker bagi para koruptor untuk melindungi diri.

“Mudah-mudahan para anggota DPR tidak bersenang sendiri dulu dengan putusan ini, karena mereka sebenarnya tidak bebas juga,” kata

Refly. Refly juga menjelaskan bahwa putusan MK tidak berlaku untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, kejahatan narkotika, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perbankan yang memerlukan penindakan hukum secara cepat. “Dengan demikian semua aparat penegakan hukum bisa langsung melakukan penyidikan kepada siapapun,” ujar Refly.

MK memutuskan penegak hukum harus mendapat izin presiden jika ingin memeriksa anggota DPR. Dengan demikian, tak berlaku lagi aturan yang menyebut bahwa pemberian izin memeriksa anggota DPR berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Tidak hanya anggota DPR, MK dalam putusannya juga memberlakukan hal yang sama terhadap anggota MPR dan DPD. Ketentuan yang sama berlaku untuk pemeriksaan terhadap anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Bedanya, izin untuk anggota DPRD provinsi harus dikeluarkan oleh menteri dalam negeri, sedangkan izin untuk anggota DPRD kabupaten/kota dikeluarkan oleh gubernur.

Izin tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya. MK mengabulkan permohonan Perkumpulan Masyarakat Pembaruan Peradilan Pidana yang menguji Pasal 245 Ayat (1) UU MD3.

Pasal itu mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penyidik terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com