Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

72 Orang Lolos Seleksi Tahap II Calon Anggota Ombudsman

Kompas.com - 16/09/2015, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman menuntaskan seleksi tahap kedua berupa tes obyektif dan pembuatan makalah. Dari 237 orang calon yang lolos pada seleksi administrasi tahap pertama, 72 orang lolos seleksi tes obyektif dan pembuatan makalah itu.

"Berdasarkan hasil tes obyektif dan pembuatan makalah, pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi tes obyektif dan pembuatan makalah sebanyak 72 orang," ujar Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Rabu (16/9/2015).

Dari jumlah tersebut, calon paling banyak memiliki latar belakang akademisi, yakni 22 orang. Selain akademisi, ada pula pegawai negeri sipil yang berasal dari PNS, TNI, dan Polri, yakni sebanyak 15 orang. Ada juga yang berasal dari Ombudsman, baik anggota, asisten, ataupun pegawai lembaga tersebut yang jumlahnya mencapai 11 orang. Calon lain ada yang berlatar belakang praktisi 7 orang dan beragam profesi sebanyak 17 orang.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, mayoritas peserta yang lolos seleksi tahap kedua memiliki gelar master, yakni 41 orang. Adapun calon yang bergelar sarjana mencapai 12 orang, gelar doktor sebanyak 16 orang, dan profesor sejumlah 3 orang. Adapun jumlah calon anggota yang perempuan sebanyak 9 orang dan 63 laki-laki.

Seluruh calon anggota ini akan menjalani seleksi tahap tiga, yakni profile asessment. Seleksi ini akan diselenggarakan pada 21 September pukul 09.00 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com