Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: PAN Pindah ke Koalisi Indonesia Hebat, KMP Justru Diuntungkan

Kompas.com - 02/09/2015, 16:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) dipastikan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam KMP menilai hal tersebut merupakan hak PAN.

"PAN gabung ke KIH itu hak PAN. Publik bisa lihat janji yang dulu dan sekarang," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera ketika dikonfirmasi, Rabu (2/9/2015).

PKS, kata Mardani, tetap berada di Koalisi Merah Putih. Pasalnya, hal itu menciptakan kontrol kuat terhadap pemerintah. Mengenai pengaruh PAN terhadap konstelasi politik di parlemen, Mardani mengatakan, masyarakat kini sudah cerdas.

"Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah tidak pro-publik, tidak diterimanya KMP, tetapi KIH menerima, nanti kreditnya untuk KMP," ujar Mardani.

Menurut Mardani, KMP juga diuntungkan karena akan lebih solid dengan masuknya PAN ke dalam pemerintah. "Sebelumnya, mungkin masih ada dua kaki, tetapi sekarang sudah jelas," kata Mardani.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan, partainya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami sepakat bulat menyatakan kepada Presiden bahwa PAN bergabung," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengungkapkan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berkontribusi bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

"Saatnya PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai," ucap Zulkifli. (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com