Presiden Ingin Bubarkan Lembaga yang Jadi Beban APBN

Kompas.com - 26/08/2015, 15:20 WIB
Presiden Joko Widodo ketika diwawancarau harian The Wall Street Journal Ed Wray/The Wall Street Journal Presiden Joko Widodo ketika diwawancarau harian The Wall Street Journal
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo saat ini menginginkan untuk mengevaluasi kembali keberadaan sejumlah lembaga negara. Presiden ingin menghapus lembaga-lembaga yang dianggap hanya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Intinya bahwa Presiden sangat berkeinginan dalam kondisi yang seperti ini lembaga-lembaga negara yang jadi beban APBN dan pemerintah sudah waktunya untuk dipikirkan kembali untuk dimerger atau apa," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia menuturkan, banyaknya lembaga negara non-struktural yang saat ini ada di Indonesia merupakan dampak dari euforia yang berlebihan pada masa awal reformasi. Namun, setelah badan itu terbentuk, ternyata fungsi badan itu tidak terlalu efektif.

"Kenyataannya dalam perjalanannya lembaga itu tidak efektif atau tidak bekerja karena mereka sendiri juga jadi beban," imbuh Pramono.

Presiden, sebut dia, berharap agar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bisa segera melakukan telaah atas lembaga apa saja yang perlu dihapuskan.

Lembaga yang dimintakan Presiden untuk dihapus adalah lembaga-lembaga negara bersifat ad-hoc yang diatur oleh peraturan presiden, undang-undang, ataupun peraturan pemerintah. Khusus untuk lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Pramono menyatakan, pemerintah akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terlebih dulu.

Pembubaran lembaga berdasarkan undang-undang ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada awal menjabat, Presiden Jokowi juga sudah melakukan pembubaran terhadap 10 lembaga. Kesepuluh lembaga itu adalah Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Untuk tahap kedua, Presiden menugaskan Menteri Yuddy untuk melakukan kajian terhadap sekitar 100 lembaga negara. (Baca: Luhut Sebut Sekitar 100 Lembaga Akan Dibubarkan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X