Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Calon Petahana yang Lolos Verifikasi di Pilkada Serentak

Kompas.com - 26/08/2015, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 784 pasangan calon kepala daerah yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Dari jumlah tersebut, lebih dari 125 calon maupun pasangan calon merupakan kepala daerah petahana.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pencalonan kepala daerah, calon petahana adalah kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota maupun wakilnya, yang masih menjabat pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. KPU telah menetapkan calon kepala daerah di 261 wilayah pada Senin (24/8/2015). Tiga daerah lain, yakni Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan akan menetapkan calon kepala daerah pada 30 Agustus. Di ketiga daerah itu, kepala dan wakil kepala daerah juga mencalonkan diri sebagai kepala daerah periode berikutnya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan di situs web KPU, ada sejumlah daerah yang diikuti oleh calon kepala daerah yang berasal dari pasangan kepala daerah petahana ataupun kepala daerah dan wakilnya yang bersaing di daerah yang sama. Berikut daftar kepala daerah ataupun wakil kepala daerah petahana yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2015.

Prov. Sulawesi Tengah:
1. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto dengan masa jabatan hingga 17/06/2016.

Prov. Bali:
Kab. Jembrana
2. Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dengan masa jabatan hingga 16/02/2016.

Prov. Banten:
Kota Tangerang Selatan
3. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dengan masa jabatan hingga 20/04/2016.

Prov. Bengkulu:
Kab. Bengkulu Selatan
4. Bupati Bengkulu Selatan Reskan Effendi (akhir masa jabatan 16/09/2015) dan Rini Susanti.

Kab. Bengkulu Utara
5. Wakil Bupati Bengkulu Utara Mian (akhir masa jabatan 04/02/2016) dan Arie Septia Adinata.

Kab. Kepahiang
6. Wakil Bupati Kepahiang Bambang Sugianto (akhir masa jabatan 30/08/2015) dan Arbi.

Kab. Lebong
7. Bupati Lebong Rosjonsyah (akhir masa jabatan 30/08/2015) dan Wawan Fernandez.

Prov. Gorontalo:
Kab. Gorontalo
8. Wakil Bupati Gorontalo Tonny S Junus (akhir masa jabatan 30/08/2015) dan Sofyan Puhi.

Kab. Pohuwato
9. Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras dengan masa jabatan hingga 22/09/2015.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com