Ketiga pelajaran berharga ini bisa dikemas KPK saat menyusun strategi menindak petinggi Polri yang disangka tersangkut kasus korupsi. Pentingnya membangun relasi dan komunikasi dengan Presiden juga berguna kalau KPK mau mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi. Fungsi ini memungkinkan KPK mengambil alih kasus korupsi yang mangkrak di institusi penegak hukum yang lain.
Selain korupsi yudisial, KPK juga harus memberikan perhatian yang memadai pada persoalan korupsi politik. Perhatian lebih bisa diberikan pada korupsi yang mungkin terjadipada proses legislasi dan proses kebijakan. Berdasarkan pengalaman, risiko korupsi pada kedua proses ini cukup tinggi. Secara sektoral perhatian lebih bisa diberikan pada proses legislasi dan proses kebijakan untuk sektor strategis, seperti industri energi, ekstraktif, pangan, dan infrastruktur.
Kejahatan korporasi
Meskipun KUHP dan KUHAP belum mengaturpidana kejahatan korporasi, keputusan Mahkamah Agung yangmendenda PT Asian Agri Group sebesar dua kali pajak terutang (Rp 2,5 triliun) bisa jadi yurisprudensi untuk mengadili kejahatan korporasi. Memasuki ranah ini akan memperkuat kepeloporan KPK memakai UU anti-pencucian uang.
Peran baru KPKyang harus mengorkestrasi gerakan sosial anti korupsi dan penindakan kejahatan korporasi akan membawa KPK pada pengalaman baru. Ini akan menimbulkan beberapa implikasi penting padatata kelola internal, sumber dayamanusia,dan mobilisasi sumber daya di tubuh KPK.
Supaya dapat memainkan peran pencegahan dan penindakan dengan baiksepertitersebut di atas, KPK harus mempunyai tata kelola internal yang baik. Dengan diperbolehkannyagugatan praperadilan, prosedur operasi standar (SOP) dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan menjadi faktor yang akan menentukan keberhasilan penindakan.