Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dukung Rencana Pemerintah Alokasikan Anggaran Besar untuk Kementerian PU

Kompas.com - 14/08/2015, 18:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR mendukung rencana tersebut.

"Saya kira tepat ya, dalam kondisi sekarang ini yang kita perlukan adalah pembangunan infrastruktur padat karya," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2015).

Menurut dia, dengan peningkatan pembangunan infrastruktur padat karya, maka dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Sehingga, masyarakat yang selama ini merasa kesulitan untuk mencari kerja dapat terbantu.

"Sehingga nanti bisa membantu masyarakat yang kesulitan mendapat pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan baru. Jadi, menurut saya dalam pembangunan infrastruktur ini cukup tepat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada sepuluh kementerian/lembaga. Dari berbagai kementerian/lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mencapai mendapatkan alokasi terbanyak, yang selanjutnya disusul oleh Kementerian Pertahanan.

Total anggaran yang diperoleh 10 kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasi terbesar mencapai Rp 780,37 triliun. Ada pun kementerian/lembaga lain yang berada di luar 10 besar mendapatkan jatah dari APBN 2016 Berikut adalah daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar dalam RAPBN 2016:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 103,81 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp 102,28 triliun
3. Polri Rp 67,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 64,8 triliun
5. Kementerian Agama Rp 58,48 triliun
6. Kementerian Perhubungan Rp 50,16 triliun
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,23 triliun
8. Kementerian Keuangan Rp 40,49 triliun
9. Kemenristek dan Dikti Rp 37,98 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp 32,85 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com