Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2015, 17:19 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku memahami keputusan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Akibat perombakan itu, Andi dicopot sebagai Seskab dan diganti oleh politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung.

Ia mengaku telah mendengar lama rencana perombakan kabinet dari media massa. Namun, secara khusus, informasi itu ia dapat dari Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/8/2015) sore.   (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

"Waktu manggil, (Presiden) mengatakan ada kebutuhan meningkatkan kinerja kabinet. Lalu saya mengatakan, saya bisa memahami keputusan bapak," kata Andi seusai acara serah terima jabatan di Gedung III Setneg, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Saat bertemu Presiden, Andi mengaku sempat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Presiden Jokowi. Tak ketinggalan, Andi juga mengaku meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama bertugas membantu Presiden. (Baca: Serah Terima Jabatan Seskab Digelar Singkat dan Tertutup)

"Kami ngobrol kecil, penting (untuk) tetap menjalin koordinasi ke depan. Kapan-kapan bisa sowan ke Presiden dan Wapres," ujarnya.

Selama menjadi Seskab, Andi merasa mendapat banyak pengalaman berharga karena harus mengelola isu dari 34 kementerian dengan beragam latar belakang. Jabatan Seskab menjadi warna tersendiri karena Andi berlatar seorang akademisi ilmu pertahanan dan intelijen.

"Seolah-olah Seskab itu ensiklopedia. Itulah konsekuensi jadi Seskab, harus mengelola 34 isu luar biasa," ucapnya.

Setelah tidak lagi menjadi Seskab, Andi meminta waktu kepada Pramono untuk berkemas dari rumah dinasnya. Ia mengaku belum memiliki rencana lain selain berlibur setelah bebas dari tugas di pemerintahan. (Baca: Mengapa Andi Widjajanto Dicopot sebagai Seskab?)

Saat ditanya mengenai motif politik di balik perombakan kabinet ini, Andi menilai hal itu sangat wajar. Pasalnya, jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri memang jabatan politik.

"Jadi kalau Presiden ingin meningkatkan konsolidasi poltik ke depan, ini sudah tepat," kata Andi.

Kompas TV Presiden Lantik 6 Menteri Baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Penangkapan Perwira Tinggi TNI AL yang Tipu Wanita | IKN Berlanjut jika Prabowo Presiden

[POPULER NASIONAL] Penangkapan Perwira Tinggi TNI AL yang Tipu Wanita | IKN Berlanjut jika Prabowo Presiden

Nasional
Cara Mengurus KTP Hilang saat di Perantauan

Cara Mengurus KTP Hilang saat di Perantauan

Nasional
Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Cara Mengurus KTP Hilang secara Online

Nasional
Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.