Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demonstran di Depan Gedung KPK Ini Mengaku Dibayar Rp 50 Ribu

Kompas.com - 06/08/2015, 02:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ) serta Front Mahasiswa Pembela Kebenaran dan Ikatan Generasi Muda Kristiani melakukan aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/8/2015).

Dalam aksinya massa menuntut lembaga antirasuah untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kerugian negara yang disebabkan oleh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Demonstran yang sebagian besar ibu-ibu itu datang menumpang dua bus Metromini sewaan. Beberapa juga terlihat datang dengan menggendong anak balitanya.

Salah seorang demonstran bernama Yati mengatakan, sebagian besar massa yang ikut aksi ini adalah warga Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka dibayar Rp 50 ribu untuk berteriak-teriak mengecam Ahok di depan gedung KPK.

"Kalau gak dapat uang saya mah gak mau ikut," kata Yati (38) saat ditanya di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2015).

Meski semangat berteriak-teriak, Yati mengaku tidak paham apa yang diprotesnya. Dia tidak tahu ada masalah dengan pembelian lahan RS Sumber Waras seperti yang disampaikan orator aksi.

"Saya ikut-ikut aja, baru diajak pagi tadi. Saya gak tau masalahnya apa," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan peserta aksi lain, yang juga mengaku diberi uang Rp 50 ribu oleh koordinator aksi. Meski begitu, ada juga yang merasa tidak puas dengan imbalan tersebut.

"Sama dapat Rp 50 ribu. Tapi kok kami ngga dapat makan (nasi box)," kata Juju yang juga seorang ibu rumah tangga dari kawasan Manggarai.

Aksi ini hanya berlangsung sekitar setengah jam saja. Tidak ada perwakilan dari KPK yang menemui mereka. Tak nampak juga ada perwakilan demonstran yang masuk ke gedung untuk menyerahkan data.

Setelah puas berteriak-teriak mereka meninggalkan KPK dengan kembali menumpang Metromini. Tapi sebelumnya orator sempat menyampaikan bahwa mereka akan kembali lagi besok jika tuntutan tak dipenuhi KPK. (Wahyu Aji)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com