Kepemimpinan Muhammadiyah

Sebagai ikhtiar, Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2003 di Makassar menyetujui konsep dakwah kultural. Keputusan organisasi ini menandai adanya reorientasi visi dan strategi dakwah sesuai realitas kemajemukan budaya dan perbedaan identitas sosial masyarakat. Sebelum itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah mengeluarkan Tafsir Tematik Al Quran tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama tahun 2000.

Menilik kiprah dakwah Muhammadiyah sepanjang era Reformasi, kepemimpinan baru pasca muktamar Makassar dituntut memiliki mentalitas, kapasitas, dan jejaring pergaulan yang merepresentasikan Muhammadiyah sebagai tenda bangsa. Kepemimpinan Muhammadiyah yang bersifat kolektif tak bisa memungkiri peran sentral seorang ketua umum sebagai pucuk representasi dalam menentukan arah dan langgam organisasi. Kepemimpinan Muhammadiyah pasca Din lebih tepat diisi figur yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang kosmopolitan sehingga tidak terjadi keterputusan visi dan orientasi yang bisa mengakibatkan kemacetan akselerasi gerakan.

Gerbong Muhammadiyah sudah bergerak menuju proses internasionalisasi gerakan meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Memastikan kesinambungan dan keberlanjutan visi dalam proses pergantian kepemimpinan merupakan kunci wajah Muhammadiyah untuk lima tahun mendatang. Tanggung jawab inilah yang kini berada di pundak ribuan peserta muktamar. Selamat bermuktamar! Semoga melahirkan keputusan-keputusan yang mencerahkan dan memajukan bangsa.

Fajar Riza Ul Haq
Direktur Eksekutif MAARIF Institute

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Kepemimpinan Muhammadiyah".