Rieke Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Fatwa MUI soal BPJS Kesehatan

Kompas.com - 31/07/2015, 12:00 WIB
Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Rieke, fatwa tersebut seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran untuk membuat sistem asuransi yang berkeadilan, khususnya bagi rakyat kecil.

"Fatwa MUI harus disikapi pemerintah sebagai regulator dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai sebuah kritik membangun terhadap praktik jaminan sosial kesehatan dan sistem kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Rieke saat dihubungi, Jumat (31/7/2015).

Rieke meyakini fatwa yang dikeluarkan MUI bertujuan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan bisnis berkedok kata syariah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan MUI. (Baca: NU: Fatwa Haram MUI soal BPJS Tidak Bijaksana)

"Ini sebagai upaya memberikan hak rakyat atas kesehatan, yang merupakan salah satu hak dasar yang diamanatkan konstitusi, bukan mempersulit akses rakyat terhadap kesehatan, seperti beberapa kasus yang memang terjadi di lapangan," ucap anggota Pansus RUU BPJS ini.

Politisi PDI-P ini menambahkan, dana jaminan kesehatan milik peserta memang harus dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 4 huruf i UU No 24/2011 tentang BPJS.

"Artinya, dana tersebut haram hukumnya jika mengubah watak jaminan sosial menjadi jaminan komersial yang berujung pada komersialisasi pelayanan kesehatan negara," ucapnya.

MUI mengeluarkan tinjauan mengenai BPJS Kesehatan dalam keputusan yang dihasilkan forum pertemuan atau ijtima Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015. (Baca: BPJS Kesehatan Dinilai Tak Sesuai Syariah, Ini Dasar Pertimbangan MUI)

Dalam ijtima itu, Komisi Fatwa MUI menyebut bahwa iuran dalam transaksi yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. (Baca: MUI: BPJS Kesehatan Tidak Pernah Konsultasi dengan Kami)

Kepala Tim Komunikasi BPJS Kesehatan Ikhsan mengatakan, pihaknya selama ini sudah bekerja sesuai prinsip dan syariat Islam. (Baca: BPJS Kesehatan Merasa Sudah Jalankan Prinsip Syariah)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Nasional
Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Nasional
Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Nasional
Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Nasional
PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

Nasional
Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Nasional
Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Nasional
MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Nasional
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

Nasional
Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X