Kompas.com - 29/07/2015, 14:56 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah kementerian diduga melanggar prosedur perekrutan terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di kementerian. Komisi Aparatur Sipil Negara yang menyelidiki kemungkinan pelanggaran prosedur seleksi tersebut terjadi menyatakan, jika hal itu benar terjadi, menteri yang bertanggung jawab diminta membatalkan dan mengulang proses seleksi.

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy di Jakarta, Selasa (28/7), mengatakan, berdasarkan pengaduan ke KASN, kementerian yang diduga melanggar prosedur perekrutan terbuka adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Dalam Negeri.

Di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama hanya sebatas seleksi administrasi dan melihat rekam jejak para calon. Padahal, metode seleksi seperti itu dinilai belum cukup untuk melihat kompetensi calon. Dalam prosedur tersebut, seharusnya juga ada proses wawancara terhadap para calon untuk menilai kompetensinya.

Adapun di Kementerian Keuangan, seleksi untuk pengisian JPT pratama masih menggunakan pola lama, yaitu oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kementerian tersebut. "Baperjakat yang menentukan sepenuhnya siapa menduduki posisi apa. Jadi, tak ada mekanisme rekrutmen terbuka, tidak ada pula panitia seleksi yang dibentuk untuk menentukan pengisian jabatan yang lowong," katanya.

Di Kementerian Dalam Negeri, tambah Irham, proses pengisian JPT pratama diduga melanggar karena tak ada panitia seleksi. "Namun, kami belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran. Kami masih pelajari lebih dulu mekanisme mutasi untuk mengisi JPT pratama di Kemendagri," kata anggota KASN lainnya, I Made Suwandi.

Sejauh ini, menurut Irham Dilmy, proses pengisian JPT pratama di kementerian-kementerian sudah selesai dan calon terpilih sudah dilantik oleh menteri. Meski demikian, bukan berarti mereka yang sudah terpilih itu tidak bisa dibatalkan pelantikannya.

"Jika penyelidikan oleh KASN menemukan bukti pengisian JPT pratama tak melalui prosedur rekrutmen terbuka, seperti disyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN akan membatalkan pelantikannya. Jika menteri mengabaikannya, KASN akan merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan menteri membatalkan jabatannya," papar Ilham.

Dia menegaskan, pimpinan setiap kementerian seharusnya sudah paham pengisian posisi JPT pratama juga harus melalui proses perekrutan terbuka, seperti halnya pengisian JPT madya atau pejabat eselon I. Pasalnya, hal itu sudah diperintahkan UU No 5/2014. Proses perekrutan terbuka artinya para calon harus melalui seleksi administrasi, uji kompetensi, termasuk penulisan dan presentasi makalah, serta wawancara.

Sementara itu, di luar kementerian yang diduga melanggar prosedur perekrutan terbuka, KASN mengapresiasi sejumlah kementerian yang sepenuhnya menjalankan proses perekrutan terbuka untuk pengisian posisi JPT. Kementerian itu, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kesehatan.

"Sayangnya, berulang kali kementerian-kementerian ini konsultasi ke KASN dan mengikuti setiap rekomendasi KASN tentang cara-cara melaksanakan rekrutmen terbuka," ujar Irham.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi tak membantah proses perekrutan terbuka untuk posisi JPT pratama tanpa melalui proses wawancara. KASN. (APA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2015, di halaman 2 dengan judul "Sejumlah Kementerian Langgar Perekrutan".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.