Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Faisal Basri Tak Mau Diajak Rapat oleh Menko, Ini Jawaban Jonan

Kompas.com - 15/07/2015, 04:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengklarifikasi tudingan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, soal ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tugas. Jonan membantah pernyataan Faisal yang mengatakan bahwa dirinya selalu menolak ajakan rapat oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, apalagi membantahnya secara ketus.

"Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab, 'Bapak tidak tahu saya sibuk'," demikian pernyataan Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2015) malam.

Hadi menjelaskan, jika Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada," tutur Hadi.

Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa Jonan tidak pernah membedakan mengenai rapat diadakan oleh Menko yang mengoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak.

"Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada," tutur Hadi.

Karena itu, Kemenhub menyayangkan pernyataan Faisal Basri. "Sangat disesalkan seorang pengamat sekelas Faisal Basri melansir pernyataan sepihak dan tendensius yang tidak diverifikasi akurasi dan kebenarannya. Semoga saja Faisal Basri tidak sedang memainkan peran tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek," ujarnya.

Berikut penuturan lengkap Hadi M Djuraid dalam menanggapi berita di Kompas.com yang berjudul "Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk":

Berita di Kompas.com berjudul Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk" secara jelas mengutip pernyataan pengamat Faisal Basri yang menyebut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai salah satu menteri yang tidak patuh dan tidak pernah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.

Terkait dengan berita tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi agar hak publik memperoleh informasi yang akurat terpenuhi.

1. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak pernah ditelepon Menko Perekonomian tentang undangan rapat, lalu menjawab "Bapak tidak tahu saya sibuk".

2. Bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian semata-mata karena sedang mengadakan perjalanan dinas di luar Jakarta, atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya. Undangan dari Menko Perekonomian kerap kali datang relatif mendadak, sehingga menyulitkan Menhub untuk menyesuaikan jadwal dan agenda yang sudah ada.

Sebagai contoh, sejak operasi angkutan lebaran diresmikan pada 2 Juli 2015, praktis Menhub lebih banyak berada di luar kota. Saat terjadi permasalahan angkutan udara akibat abu vulkanik Gunung Raung, misalnya, selama dua hari Menhub berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memimpin dan mensupervisi penanggulangan masalah yang ada.

3. Menhub tidak pernah membedakan apakah undangan rapat berasal dari Menko yang langsung mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan atau tidak. Undangan rapat dari Menko Maritim relatif tidak ada masalah karena umumnya telah dijadwalkan aebelumnya dan tidak ada agenda lain yang lebih mendesak.

4. Dalam hal Menhub tidak bisa menghadiri undangan Menko Perekonomian atau Menko Maritim, Menhub selalu mengirim wakil pejabat Eselon I yang relevan. Keputusan rapat yang terkait dengan Kemenhub selalu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com