Faisal Basri: Menteri Diajak Rapat Malah Bilang, "Bapak Tidak Tahu Saya Sibuk?"

Kompas.com - 14/07/2015, 19:01 WIB
Ketua Tim Reformasi Tata Niaga Minyak dan Gas, Faisal Basri. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua Tim Reformasi Tata Niaga Minyak dan Gas, Faisal Basri.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menilai, ada sejumlah menteri Kabinet Kerja yang tidak patuh dalam melakukan tugasnya. Menurut Faisal, informasi itu ia peroleh langsung dari dalam lingkaran Istana.

Faisal mengungkapkan, menteri yang tidak patuh adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kedua menteri ini disebut Faisal selalu menolak saat diminta rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Misalnya, (Ignasius) Jonan, ditelepon oleh Menko, dia malah bilang, 'Bapak tidak tahu saya sibuk?' Kalau mau rapat, katanya harus janjian seminggu sebelumnya," kata Faisal dalam sebuah diskusi soal perombakan kabinet di Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Semua menteri, menurut dia, seharusnya memberi respons positif saat ada panggilan rapat bersama menteri koordinator. Ia berharap Jonan menyadari hal itu meski posisi Menko Perekonomian tidak langsung berada di atasnya.

"Amran sama Jonan sama-sama enggak pernah rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian, satu kali pun enggak pernah. Jadi, memang menterinya sengak-sengak, perlu diganti," ujarnya.

Selain itu, Faisal menilai, Menko Perekonomian Sofyan Djalil sebagai menteri yang kurang beruntung. Menurut Faisal, kinerja Sofyan dianggap rendah karena kewenangannya tergerus oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri BUMN, dan kehadiran Kepala Staf Kepresidenan.

"Menko Perekonomian ini sial. Ekonomi jeblok dia yang kena. Padahal, Menko ini kewenangannya makin dipereteli oleh Andrinof, Luhut, dan Rini," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai wajar jika Presiden Joko Widodo berencana melakukan reshuffle. Ia yakin, Jokowi telah mengantongi nama menteri yang akan diganti dan hanya menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikannya.

Bahkan, Faisal berani mengungkapkan ada beberapa menteri yang tidak pernah berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi. Faisal menilai hal itu sebagai sinyal kuat perlunya dilakukan reshuffle terhadap menteri yang kinerjanya rendah dan tidak memiliki kesepahaman dengan Presiden.

"Saya kasih tahu supaya ada gambaran soal kondisi sebenarnya. Saya tidak bisa sebut siapa sumbernya karena nanti dia bisa marah dan orangnya pasti akan dicecar," kata Faisal.

Bantahan Jonan

Staf Khusus Menhub, Hadi M Djuraid, membantah tudingan yang diucapkan Faisal Basri. Hadi menjelaskan, jika Jonan tidak menghadiri beberapa undangan rapat Menko Perekonomian, itu semata-mata karena sedang mengadakan perjalan dinas di luar Jakarta atau pada saat yang sama sudah ada agenda penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Klarifikasi dari pihak Jonan bisa dibaca dalam tautan ini: Dituding Faisal Basri Tak Mau Diajak Rapat oleh Menko, Ini Jawaban Jonan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X