Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pilkada Diprediksi Tak Akan Ada KMP Vs KIH

Kompas.com - 11/07/2015, 11:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto memprediksi friksi kekuatan politik seperti yang terjadi di pemilihan presiden, tidak akan ada lagi pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2015 mendatang.

"Saya melihat tidak akan ada lagi KMP (Koalisi Merah Putih) versus KIH (Koalisi Indonesia Hebat) Desember mendatang," ujar Nico dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015).

Alasan utamanya sebut dia, karena seluruh partai politik di Indonesia ini tidak memiliki ideologi yang kuat dan aktivitas mereka hanya didasarkan pada pragmatisme, bahkan cenderung terkesan oportunis. Parpol di daerah hanya mengejar kemenangan.

Alasan selanjutnya, sebut Nico, hanyalah alasan teknis. Misalnya, ada partai politik yang tidak memungkinkan mencalonkan bakal calon kepala daerah sendiri sehingga mengharuskan berkoalisi dengan parpol lain. "Tembok tinggi itu tidak ada lagi di daerah," ujar Nico.

Situasi ini, lanjut Nico, bisa berarti positif, tetapi juga bisa memiliki dampak negatif. Akan jadi positif jika dilihat koalisi KMP dengan KIH ini mendukung stabilitas politik di tingkat nasional. Namun, bisa jadi negatif jika koalisi hanya dibangun atas dasar pragmatisme.

"Namun, yang laik disorot proses seleksinya. Parpol-parpol itu tidak hanya menyeleksi para calon kepala daerah, namun juga menyeleksi rekan koalisi," ujar Nico.

Pemerintah akan menggelar pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Ada 269 daerah yang akan mengikutinya yakni 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com