Fadli Zon Anggap Pernyataan Politisi PAN Dangkal soal Kinerja DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak sepakat jika ibadah puasa dikaitkan dengan kinerja legislasi DPR yang kedodoran. Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi pernyataan anggota Badan Legislasi DPR, Muslim Ayub, yang menilai kinerja legislasi terganggu karena ibadah puasa.

"Saya kira itu pernyataan yang dangkal. Dia tidak mengerti legislasi. Kita kerja siang malam kok. Puasa enggak berpengaruh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Fadli menilai, pembahasan dan pengesahan undang-undang memang membutuhkan proses yang panjang. Di parlemen India saja, kata dia, dari 100 RUU yang masuk prolegnas prioritas, hanya 20 UU yang berhasil disahkan pada akhir tahun. (Baca: "Rendahnya Moralitas Anggota DPR Tak Bisa Jalankan Fungsi Legislasi...")

"Apalagi ini bukan hanya usulan DPR, tetapi pemerintah. Kalau pemerintahnya lambat, juga tidak bisa," ucapnya. (Baca: Marzuki Nilai DPR di Periodenya Lebih Produktif)

Fadli juga membantah bahwa lambatnya kinerja legislasi ini ada hubungannya dengan usulan dana aspirasi daerah pemilihan Rp 11,2 triliun per tahun. Menurut dia, usulan dana aspirasi itu sama sekali tak mengganggu kinerja anggota.

"Dana aspirasi itu cuma ekskul (ekstrakulikuler) buat kita," ucapnya. (Baca: "Anggota DPR Itu Menyelesaikan Kepentingan Pribadi Dulu")

Muslim Ayub sebelumnya beralasan, ibadah puasa pada bulan Ramadhan ini membuat para wakil rakyat tak maksimal dalam beraktivitas. Pada masa sidang IV pada periode 2014-2015, tak ada undang-undang yang diselesaikan DPR.

"Puasa ini tidak maksimal untuk melakukan kegiatan," kata Ayub di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2015). (Baca: Anggota DPR Jadikan Puasa sebagai Alasan Tak Bekerja Maksimal)

Selain itu, ia mengatakan, tidak sedikit anggota Dewan yang rangkap jabatan. Hal tersebut menyebabkan mereka sering kali berhadapan dengan jadwal yang bersamaan.

Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, hingga penutupan sidang ke-IV kemarin, baru dua UU yang selesai dibahas, yaitu UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya. (Baca: "Anggota DPR Itu Menyelesaikan Kepentingan Pribadi Dulu")

"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.