Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 256 Pasang Calon Perseorangan Daftar Pilkada Serentak

Kompas.com - 06/07/2015, 22:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, sejak dibuka pada 24 Mei 2015, jumlah pasangan calon perseorangan yang telah mengajukan dukungan dan mendaftarkan diri untuk mengikuti pilkada serentak mencapai 256 pasang. Penyerahan dukungan untuk calon perseorangan akan ditutup pada Selasa (7/7/2015) besok.

"Sampai saat ini jumlah pasangan calon perseorangan yang telah mendaftar sebanyak 256 pasangan," kata Husni, saat rapat konsultasi gabungan antara pemerintah dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2015).

Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya mendaftar untuk maju di tingkat provinsi, 40 pasang untuk tingkat kota, dan 208 maju di tingkat kabupaten. Sementara itu, dari 256 pasang yang mendaftarkan dukungan, hanya 174 pasang yang diterima.

"Jumlah itu terdiri atas satu untuk tingkat provinsi, 31 pasang tingkat kota dan 142 pasang tingkat kabupaten," ujar Husni.

Lebih jauh, ia menjelaskan, dari 82 pasangan yang tidak lolos, 66 di antaranya karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan, dan empat pasang disebabkan k karena jumlah dukungan pada soft copy dan hard copy berbeda.

Sementara, dua pasang terlambat mendaftar dan berkas tidak lengkap, satu pasang calon gagal lantaran soft copy kurang dan tujuh pasang gagal akibat sebab lain.

"Selanjutnya, pendaftaran pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan baru akan dilaksanakan pada 26-28 Juli 2015. Sedangkan, penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 24 Agustus 2015," jelas Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com