Kompas.com - 06/07/2015, 15:27 WIB
Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jumat (3/7/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Joko Widodo dalam acara peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jumat (3/7/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menampik adanya ketidakcermatan penyusunan peraturan di lingkar istana menyusul diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Teten mengatakan, tak ada yang salah dari peraturan itu, tetapi Presiden mengubahnya untuk mengakomodasi kepentingan buruh.

"Jangan dipelintir, ini kan bagus. Itu kalau konsekuen dijalankan dengan UU itu, memang PP-nya seperti itu. Tapi kan buruhnya tidak mau, jadi untuk menampung keinginan buruh, maka direvisi," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015).

Teten mengatakan, PP 46/2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Juni sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa pencairan jaminan hari tua baru bisa dilakukan setelah 10 tahun. PP kemudian diturunkan dan hanya melengkapi perihal jumlah pencairan yang diterima.

Yang terjadi, sebut Teten, UU SJSN ternyata memiliki celah hukum. Undang-undang itu tidak mengatur perihal buruh yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu memicu protes dari kalangan buruh. Dengan demikian, Teten menegaskan bahwa revisi PP JHT bukan akibat ketidakcermatan pemerintah.

Teten mengatakan, revisi terhadap PP tersebut merupakan jalan tengah untuk mengakodomasi kepentingan buruh yang terkena PHK.

Presiden Jokowi mengubah PP JHT setelah mendapat banyak protes, termasuk dari kalangan buruh (Baca: Pencairan JHT Jadi 10 Tahun, Sejumlah Pekerja Protes). Pemerintah kini tengah menyiapkan PP baru untuk melindungi pekerja yang berhenti ataupun terkena PHK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.