DPR Akan Bentuk Panja untuk Ubah Pelaksanaan BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk merespons polemik mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Perhatian panja akan difokuskan pada aturan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang menuai banyak kritik.

Anggota Komisi IX DPR RI Risky Sadig mengatakan, panja tersebut akan mendorong adanya perubahan dalam pelaksanaan BPJS. Terbuka kemungkinan akan diusulkan juga perubahan pelaksanaan pada BPJS kesehatan.

"Termasuk BPJS kesehatan dan aturan program jaminan hari tua yang menimbulkan banyak keresahan," kata Risky saat dihubungi, Jumat (3/7/2015).

Politisi PAN itu menuturkan, ada juga kemungkinan panja akan merekomendasikan revisi pada pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN yang mengatur pencairan dana JHT baru dapat dilakukan setelah 10 tahun kepesertaan. Rekomendasi untuk revisi bisa terjadi jika panja meyakini aturan tersebut memberatkan tenaga kerja.

"Baru diluncurkan saja ternyata ada yang tidak pas, kita harus membuka diri untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Pada Jumat sore, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerajaan Elvyn G Masassya tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas polemik Peraturan Pemerintah tentang JHT. Jokowi akhirnya memutuskan agar Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana JHT dan menuai protes itu segera dilakukan revisi.

"Bagi peserta yang kena PHK atau tidak lagi bekerja, satu bulan kemudian bisa ambil JHT. Itu arahan Presiden, konsekuensinya ada revisi terhadap PP," ujar Hanif seusai pertemuan.

Hanif menjelaskan bahwa di dalam revisi PP tersebut akan diberikan pengecualian terhadap pekerja yang terkena PHK dan juga bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri. Untuk mereka yang terkena pengecualian bisa mencairkan dana JHT satu bulan setelah keluar dari tempatnya bekerja.

Sementara bagi pekerja aktif yang masih menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebut Hanif, tetap diberlakukan aturan pencairan sebagian dalam waktu 10 tahun. "Untuk yang masih aktif bekerja, masih akan tetap berlaku aturan pencairan yang 10 tahun," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.