Kompas.com - 03/07/2015, 15:12 WIB
Managing Director and Chief Operating Officer World Bank sekaligus mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya (kanan) dan Kepala Bagian Bantuan Hukum I Kementerian Keuangan Didik Hariyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015). Sebelumnya Sri Mulyani diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAManaging Director and Chief Operating Officer World Bank sekaligus mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Indra Surya (kanan) dan Kepala Bagian Bantuan Hukum I Kementerian Keuangan Didik Hariyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015). Sebelumnya Sri Mulyani diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih tepat berkiprah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dibandingkan mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja. Menurut Kalla, posisi Sri sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sudah membanggakan.

"Dia sudah lebih jabatannya, sudah tinggi kan di luar negeri. Masa kita tarik lagi tokoh yang sudah berkiprah secara internasional?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi usulan agar Presiden Joko Widodo memasukkan Sri Mulyani dalam jajaran menteri. Usulan ini pernah disampaikan sejumlah ekonom saat dipanggil Presiden ke Istana, Senin (29/6/2015). (Baca: Ketua MPR: Menteri Sibuk Kerja Hadapi Lebaran, Tidak Bijak Ribut soal "Reshuffle")

Sejauh ini, Kalla belum pernah menawarkan kepada Sri Mulyani posisi menteri kabinet dalam beberapa kali pertemuannya dengan Sri di Indonesia. Kalla pernah sama-sama Sri mengisi acara International Student Energy Summit (ISES) Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (10/6/2015).

Kendati demikian, Kalla kembali menegaskan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden terkait hal ini. (Baca: PAN Beri Sinyal Siap Masuk Kabinet)

"Soal reshuffle kan berkali-kali saya bilang, tunggu saja," ucap Kalla.

Sebelumnya, Kalla menilai perlu adanya perombakan kabinet atau reshuffle, khususnya perombakan tim ekonomi. Dengan reshuffle, Kalla menilai kinerja pemerintah bisa lebih baik. (Baca: Wapres Nilai "Reshuffle" Perlu Dilakukan agar Kinerja Pemerintah Lebih Baik)

Ia pun menyampaikan masih ada kinerja menteri bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan dalam delapan bulan pemerintahan ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X