Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Menteri Sibuk Kerja Hadapi Lebaran, Tidak Bijak Ribut soal "Reshuffle"

Kompas.com - 03/07/2015, 15:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak meributkan masalah perombakan kabinet (reshuffle) pada saat bulan Ramadhan. Pasalnya, para menteri kini sedang sibuk bekerja untuk mempersiapkan Lebaran.

"Saya kira tidak bijak kita ramai soal reshuffle di bulan suci Ramadhan, sementara menterinya pontang-panting kerja sana-sini mukanya sampai 'bengep'. Saya kira setelah Lebaran apakah akhir Agustus atau September membicarakan itu sudah layak," ujar Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/7/2015).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan kebutuhan pada bulan Ramadhan dan Lebaran dan menjaga harga kebutuhan rakyat tetap terjangkau. (Baca: PAN Beri Sinyal Siap Masuk Kabinet)

Atas usulannya itu, Zulkifli mengaku Presiden Jokowi menyetujuinya dan menyatakan tak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Zulkifli menilai perombakan idealnya dilakukan setelah pemerintahan berjalan satu tahun.

Apabila dilakukan saat ini, sebut dia, masih terlalu cepat lantaran banyak menteri masih melakukan penyesuaian dan ada juga yang masih mengurus perubahan struktur kementerian.

"Kalau menilai sekarang terlalu cepat. Kalau setahun, sedang-lah, habis Lebaran kan sudah dekat setahun, Agustus sampai akhir September," ucapnya.

Presiden Jokowi telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com