Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Beri Sinyal Siap Masuk Kabinet

Kompas.com - 03/07/2015, 14:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais memberi sinyal jika PAN siap masuk ke dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, jika ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menempatkan kader di kursi kabinet, PAN siap untuk membicarakannya.

"Apa pun kata Presiden, selama kita pertimbangkan baik untuk politik terkonsolidasi, saya kira kalau diajak bicara kita akan menyambut pembicaraan itu," kata Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Menurut dia, saat ini pemerintah perlu meningkatkan konsolidasi politik di tengah kondisi ekonomi yang kurang pasti. Dengan adanya tambahan dukungan politik, baik di eksekutif maupun legislatif, diharapkan kondisi ekonomi Tanah Air semakin baik.

"Fundamen dari orientasi ekonomi kita ke depan, kalau tidak punya dukungan parlemen kuat, sinyal pasar negatif terus," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengembalikan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet itu kepada Presiden Jokowi. Hanya, kata dia, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan konsolidasi politik.

"Saat ini, momentum yang tepat untuk konsolidasi politik, apakah mau menambah menteri dari parpol pendukung atau kombinasi dengan partai (non)-pendukung," ujarnya.

Presiden Jokowi telah meminta para menteri untuk memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. (Baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Namun, Presiden Jokowi tak menjelaskan secara lugas soal kemungkinan reshuffle. Dia selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan.

Jokowi meminta agar para menteri tidak diganggu dalam bekerja. Ia tidak ingin ada pihak yang membuat gaduh. Menurut Jokowi, rapor kinerja menteri yang dimintanya tak akan dibuka ke publik. (Baca: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Baru Bekerja!)

"Rapor menteri hanya Presiden yang tahu," kata Jokowi. (Baca: Soal "Reshuffle" Kabinet, Partai Jangan Dikte Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com