Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekrit Rakyat kepada Presiden

Kompas.com - 30/06/2015, 15:00 WIB


JAKARTA, KOMPAS
- Jumat sore, 26 Juni 2015, di sebuah tempat, di tepi Jalan Prof Dr Soepomo SH, Tebet, Jakarta Selatan, lembaga swadaya masyarakat yang menamakan dirinya Dekrit Rakyat mengadakan diskusi "Seleksi Komisioner KPK dan Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi".

Para pembicara dalam diskusi yang dihadiri para wartawan ini antara lain Ray Rangkuti, Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Riza Damanik, Dani Setiawan, Arif Susanto, Haris Azhar, dan perempuan cantik anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Yenti Garnasih.

Seusai diskusi, Sri Palupi, Ray Rangkuti, Romo Benny, dan Chalid Muhammad mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai kesimpulan, antara lain tertuju kepada Presiden Joko Widodo.

"Presiden harus benar-benar menjalankan komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK dengan betul-betul menolak revisi UU KPK serta memecat para menteri dan pembantunya yang pro revisi UU KPK," demikian pernyataan yang disampaikan Palupi.

Pernyataan lain berbunyi, "Kalau kekuatan politik untuk memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilawan, lebih baik Presiden membubarkan KPK."

Sebelum Dekrit Rakyat mengeluarkan pernyataan itu, Presiden Jokowi sudah menyatakan menolak revisi UU KPK. Mengapa mesti diserukan lagi pernyataan penolakan revisi UU KPK oleh Dekrit Rakyat? Apakah ada kesangsian terhadap sikap Jokowi?

Menurut para tokoh Dekrit Rakyat, seperti Romo Benny, Chalid Muhammad, Palupi, dan Ray Rangkuti, pernyataan kepada Jokowi justru untuk memperkuat sikap Jokowi.

Di tengah diskusi, Ray Rangkuti sempat berseloroh dengan mengatakan, setelah acara ini siapa tahu Romo Benny diundang Jokowi ke istana. "Para mahasiswa sudah diundang ke istana, demikian juga para tokoh LSM. Sekarang giliran para tokoh agama, termasuk Romo Benny. Siapa, sih, yang tak mau diundang Presiden? Dulu setelah para tokoh agama diundang ke istana, keluar pernyataan tentang kebohongan pemerintah, ha-ha-ha," ujar Ray bercanda.

Setelah para wartawan meninggalkan tempat diskusi, Chalid Muhammad dan Ray Rangkuti membahas penampilan para staf khusus yang kini bekerja di kalangan Istana Kepresidenan. Banyak kritik keras dan pedas yang disampaikan kedua tokoh muda ini.

Ray dan Chalid sempat memperbandingkan para staf khusus dulu dan kini. "SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cukup cerdas dan piawai memilih orang-orangnya untuk staf khusus," ujar Ray.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com