Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekrit Rakyat kepada Presiden

Kompas.com - 30/06/2015, 15:00 WIB


JAKARTA, KOMPAS
- Jumat sore, 26 Juni 2015, di sebuah tempat, di tepi Jalan Prof Dr Soepomo SH, Tebet, Jakarta Selatan, lembaga swadaya masyarakat yang menamakan dirinya Dekrit Rakyat mengadakan diskusi "Seleksi Komisioner KPK dan Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi".

Para pembicara dalam diskusi yang dihadiri para wartawan ini antara lain Ray Rangkuti, Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Riza Damanik, Dani Setiawan, Arif Susanto, Haris Azhar, dan perempuan cantik anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Yenti Garnasih.

Seusai diskusi, Sri Palupi, Ray Rangkuti, Romo Benny, dan Chalid Muhammad mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai kesimpulan, antara lain tertuju kepada Presiden Joko Widodo.

"Presiden harus benar-benar menjalankan komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK dengan betul-betul menolak revisi UU KPK serta memecat para menteri dan pembantunya yang pro revisi UU KPK," demikian pernyataan yang disampaikan Palupi.

Pernyataan lain berbunyi, "Kalau kekuatan politik untuk memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilawan, lebih baik Presiden membubarkan KPK."

Sebelum Dekrit Rakyat mengeluarkan pernyataan itu, Presiden Jokowi sudah menyatakan menolak revisi UU KPK. Mengapa mesti diserukan lagi pernyataan penolakan revisi UU KPK oleh Dekrit Rakyat? Apakah ada kesangsian terhadap sikap Jokowi?

Menurut para tokoh Dekrit Rakyat, seperti Romo Benny, Chalid Muhammad, Palupi, dan Ray Rangkuti, pernyataan kepada Jokowi justru untuk memperkuat sikap Jokowi.

Di tengah diskusi, Ray Rangkuti sempat berseloroh dengan mengatakan, setelah acara ini siapa tahu Romo Benny diundang Jokowi ke istana. "Para mahasiswa sudah diundang ke istana, demikian juga para tokoh LSM. Sekarang giliran para tokoh agama, termasuk Romo Benny. Siapa, sih, yang tak mau diundang Presiden? Dulu setelah para tokoh agama diundang ke istana, keluar pernyataan tentang kebohongan pemerintah, ha-ha-ha," ujar Ray bercanda.

Setelah para wartawan meninggalkan tempat diskusi, Chalid Muhammad dan Ray Rangkuti membahas penampilan para staf khusus yang kini bekerja di kalangan Istana Kepresidenan. Banyak kritik keras dan pedas yang disampaikan kedua tokoh muda ini.

Ray dan Chalid sempat memperbandingkan para staf khusus dulu dan kini. "SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cukup cerdas dan piawai memilih orang-orangnya untuk staf khusus," ujar Ray.

 

Ray mengambil contoh apa yang dilakukan Staf Khusus Komunikasi Politik Daniel Sparringa yang sering mendatangi pertemuan-pertemuan para kritikus keras pemerintahan Yudhoyono. "Daniel berani datang dengan sikap rendah hati sehingga sering pertemuan para kritikus pemerintahan SBY melunak," ujar Ray.

Menurut Chalid Muhammad, para staf khusus SBY bisa masuk dalam lingkar kekuasaan tanpa harus berkarakter penguasa ketika menghadapi para kritikus pemerintahan SBY.

"Saya juga pernah menyaksikan kehebatan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai meredakan panas hati penyerangnya," ujar Ray.

Staf khusus di istana sekarang mungkin masih dalam proses dan pencarian diri untuk menjadi petugas istana yang andal. Mungkin, antara lain, perlu studi banding ke Desa Cinangneng, Situdaun, Bogor Barat, Jawa Barat, nun di sana. (J Osdar)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juni 2015 dengan judul "Dekrit Rakyat kepada Presiden".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com