Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tantang Jokowi "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 27/06/2015, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional kini mulai mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan kabinet. Jokowi diminta berani untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi hingga hukum yang kian terpuruk.

Demikian disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

"Yang beri mandat rakyat, Pak Jokowi jangan ragu, masih ada empat tahun, maka sekarang gunakan kesempatan itu (reshuffle) sebaik-baiknya. Jangan sampai ekonomi amburadul, KPK amburadul, bola juga amburadul," ujar Yandri.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, kompetensi yang dimiliki para menteri di pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak terlalu hebat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap paling baik, sebut dia, justru hanya berani membakar kapal-kapal kecil.

Sementara itu, di sektor perekonomian, Yandri menganggap para menteri tidak berhasil mengangkat kondisi Indonesia yang terpuruk dengan rupiah terus melemah.

Dia mengingatkan Jokowi bahwa harapan yang diberikan rakyat kepadanya begitu tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan gerakan cepat.

"Jangan sampai rakyat tidak lagi percaya dalam sistem pemilu langsung yang akhirnya memilih Jokowi," ujar Yandri.

Dengan kondisi yang ada itu, Yandri mendesak Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak kabinet. Apabila Jokowi tidak segera bersikap soal tuntutan reshuffle, dia menilai kepemimpinan Jokowi akan semakin diragukan banyak orang.

"Jadi, beberapa memang harus ada dikeluarkan atau di-upgrade. Tetapi, kita tunggu keberanian Jokowi, apakah komunikasi politiknya selama ini merefleksikan pergantian," ujar Yandri.

Isu soal reshuffle belakangan ini terus berembus. Dorongan reshuffle juga dilontarkan partai koalisi pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang bahkan meminta tambahan lima kursi menteri.

Atas berbagai isu reshuffle itu, Jokowi meminta publik untuk tidak mengusik para menterinya yang baru mulai bekerja. Dia meminta agar media tidak menciptakan kegaduhan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengutarakan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Nasional
Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Novel Baswedan Sampai Mantan 'Raja OTT' Akan Daftar Capim KPK

Novel Baswedan Sampai Mantan "Raja OTT" Akan Daftar Capim KPK

Nasional
Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Nasional
Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com