Pergantian Presiden PKS Mundur karena Pilkada Serentak

Kompas.com - 25/06/2015, 07:05 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Gambar diambil Jumat (21/6/2013). Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Gambar diambil Jumat (21/6/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan bahwa proses pergantian dan penetapan kepengurusan di internal partainya baru akan diselesaikan setelah digelarnya pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun ini. Hal tersebut mundur dari rencana pergantian dan penetapan pengurus baru PKS yang awalnya akan dilakukan pada akhir Juli-Agustus.

Anis menjelaskan, saat ini PKS ingin fokus pada persiapan menghadapi pilkada serentak. Pilkada serentak digelar 9 Desember 2015, adapun masa bakti kepengurusan PKS berakhir di bulan yang sama.

"Kita baru ini setelah urus pilkada selesai karena (ada) pekerjaan administrasi," kata Anis seusai buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPD RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).

Dalam proses pergantian kepemimpinan PKS, semua posisi pimpinan dan pengurus ditetapkan melalui musyawarah Dewan Syura PKS. Anis mengatakan, saat ini partainya tengah berkonsentrasi mempersiapkan segala hal untuk mengikuti pilkada.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya PKS Sumanjaya mengatakan bahwa proses pergantian dan penetapan kepemimpinan di partainya akan selesai pertengahan tahun ini. Semula ia memperkirakan Munas PKS akan digelar akhir Juli atau Agustus 2015 untuk menyampaikan hasil musyawarah Majelis Syura yang salah satunya menetapkan Presiden PKS serta Sekretaris Jenderal.

Saat ini 66 anggota Majelis Syura PKS periode 2015-2020 telah terpilih. Jumlah tersebut adalah batas minimal anggota Majelis Syura seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS.

Jumlah anggota Majelis Syura PKS kemungkinan besar menjadi 69 karena ditambah anggota tetap. Anggota tetap adalah kader PKS yang pernah menjadi Ketua Majelis Syura. Setelah resmi dilantik, anggota Majelis Syura dapat mulai bermusyawarah untuk menentukan penambahan jumlah anggotanya. Batas maksimal anggota Majelis Syura adalah 99 anggota.

Majelis Syura kemudian akan bermusyawarah untuk menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden PKS, Ketua Dewan Syariah Pusat, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Setelah terpilih, kelima nama pimpinan PKS itu langsung ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Proses Pemilihan Raya PKS telah dimulai sejak Desember 2014. Saat itu Badan Penyelenggara Pemilihan Raya PKS melakukan tabulasi data anggota, verifikasi, dan melakukan penjaringan serta penyaringan.

Semua kader yang dipilih menjadi bakal calon anggota Majelis Syura harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya harus anggota ahli yang sekurang-kurangnya 7 tahun menjadi kader dan pernah menjadi pengurus PKS di tingkat provinsi. Hasil musyawarah Majelis Syura akan disampaikan dalam Musyawarah Nasional PKS. Dalam munas tersebut akan hadir pengurus PKS dari seluruh Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X