Kompas.com - 24/06/2015, 09:15 WIB
Enam perempuan menuruni Gedung KPK menggunakan tali untuk membentangkan spanduk raksasa bertuliskan Ambaranie Nadia K.MEnam perempuan menuruni Gedung KPK menggunakan tali untuk membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Saya Perempuan Antikorupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4/2015).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 256 orang pendaftar hingga Selasa (23/6/2015) sore. Mayoritas latar belakang pekerjaan para pendaftar, yakni advokat, dosen, dan pegawai negeri sipil (PNS).

"Jumlah yang mendaftar sampai sore ini adalah 256 orang, 15 orang di antaranya perempuan. Profesi terbanyak adalah advokat 36 orang, PNS 35 orang dan Dosen 32 orang," ujar Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana dalam pesan singkat, Selasa malam.

Betti mengatakan, dari seluruh pendaftar itu, sebanyak 132 orang telah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Namun, sisanya masih harus melengkapinya lagi sehingga Pansel memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran.

Sebelumnya, Pansel menetapkan waktu pendaftaran hingga 24 Juni, kini menjadi 3 Juli 2015 pukul 12.00. (baca: Pansel KPK Perpanjang Waktu Pendaftaran)

Adapun jadwal dan tahapan seleksi yang baru adalah sebagai berikut:

1. Batas akhir pendaftaran 3 Juli pukul 12.00
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi 4 Juli
3. Tanggapan masyarakat 4 Juli - 3 Agustus
4. Makalah tentang diri dan kompetensi 8 Juli
5. Pengumuman hasil penilaian makalah 15 Juli
6. Assessment 27-28 Juli
7. Pengumuman shortlist 12 Agustus
8. Test kesehatan 18 Agustus
9. Wawancara 24-27 Agustus
10. Penyampaian laporan pansel kepada Presiden 31 Agustus 2015

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti sebelumnya menegaskan, proses penjaringan hanya akan bertumpu pada kompetensi individu masing-masing pendaftar. Ia ingin komisioner KPK yang terpilih nanti dapat menjalankan tugas tanpa terbebani oleh institusi asalnya. (baca: Pansel KPK Lihat Personal Pendaftar, Tak Lihat Institusi Asal)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa yang bersangkutan berkaitan dengan institusi tertentu, pada akhirnya kita akan lihat mereka sebagai satu individu. Kita tidak lihat dia (pendaftar) bajunya apa," kata Destry.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X