Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Dana Aspirasi, Fraksi Nasdem Disoraki Saat Rapat Paripurna

Kompas.com - 23/06/2015, 15:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR menyampaikan penolakan terhadap usulan dana aspirasi daerah pemilihan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Namun, penolakan itu langsung direspons negatif oleh sejumlah anggota DPR.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat pembahasan mengenai dana aspirasi, Fraksi Nasdem langsung mengajukan interupsi. Nasdem diwakili oleh wakil ketua fraksinya, Johny G Platte.

"Dana aspirasi harusnya dilakukan melalui Musrenbang. Kami menolak kebijakan DPR RI yang ingin mengesahkan dana aspirasi, kalau itu dilakukan dan disisipkan melalui APBN 2016," kata Johny.

Belum selesai Johny menjelaskan argumentasinya, suara "hhuuu" langsung menggema di ruangan sidang paripurna. Namun, Johny tetap menjelaskan argumentasinya. (Baca: Hampir Separuh Anggota DPR Tak Hadir Saat Rapat Paripurna Dana Aspirasi)

Johny mengatakan, salah satu alasan Nasdem menolak dana aspirasi ini karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Johny merasa bahwa sebagian kalangan di DPR telah memelintir Pasal 80 huruf j Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dia mengatakan, UU itu memang memerintahkan anggota DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski demikian, bukan berarti perjuangan itu dilakukan melalui dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. (Baca: KPK Ingatkan DPR Hati-hati soal Dana Aspirasi)

"Kami merasa penafsiran Pasal 80 huruf J tidak dibenarkan apabila ditafsirkan restriktif, harusnya ditafsirkan dengan UU lainnya yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar," kata Johny.

Setelah Nasdem, anggota DPR dari fraksi lainnya juga berebut untuk melakukan interupsi. Namun, pimpinan sidang, Fahri Hamzah, tak lagi mengizinkan. Fahri langsung meminta Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto untuk menyampaikan paparan mengenai dana aspirasi kepada anggota yang hadir.

Selain Nasdem, fraksi dari PDI-P dan Partai Hanura sudah menyatakan menolak dana aspirasi ini. Adapun tujuh fraksi partai politik lainnya menyampaikan dukungannya terhadap dana aspirasi dalam rapat Badan Legislatif siang ini. (Baca: Atas Perintah Megawati, PDI-P Tolak Dana Aspirasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com