Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Truk Besar Dilarang Melintas Pantura Selama 11 Hari

Kompas.com - 22/06/2015, 15:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Truk pengangkut besar tidak diperbolehkan melintasi jalan sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa selama 11 hari. Larangan itu berlaku mulai 12 Juni 2015 hingga 22 Juli 2015. Hal ini demi memperlancar arus mudik menyambut Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Ini hasil koordinasi antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan dan Organda," ujar Kepala Korps Polri Irjen Condro Kirono di auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Tidak semua truk berat dilarang melintas. Hanya truk yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan bahan pokok (sembako) saja yang masih diperbolehkan untuk melintas.

Polri sendiri, lanjut Condro, telah memetakan potensi kemacetan sepanjang jalur Pantura. Titik macet masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni di persimpangan, pasar tumpah dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

"Oleh karena itu, di pasar-pasar tumpah, SPBU, restoran, simpang-simpang, kita jaga ketat ya dengan diterjunkannyya pagar betis personel Polisi," ujar Condro.

Condro mengingatkan bahwa Korlantas Polri baru saja meluncurkan aplikasi khusus bagi pengguna android, yakni iBolZ NTMC TV. Dari aplikasi itu, pemudik dapat memantau secara real time jalur-jalur yang ingin dilalui.

"Kita membantu pemudik Lebaran tahun ini untuk memantau jalur-jalur mudik secara real time," ujar Condro. (Baca juga: Pemudik Tahun Ini Bisa Akses CCTV secara "Real Time" via Aplikasi Android)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Mootor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Mootor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com