Terbitkan Perpres, Presiden Larang Timbun Sembako Saat Terjadi Kelangkaan

Kompas.com - 18/06/2015, 13:54 WIB
Pedagang menjajakkan sembako dagangannya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014). Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sejumlah harga sembako di pasar tersebut belum ikut naik, hanya saja harga cabai merah keriting meroket sebelum harga BBM naik hingga kisaran Rp 65.000 per kilogram. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA ANGGA BHAGYA NUGRAHAPedagang menjajakkan sembako dagangannya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014). Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sejumlah harga sembako di pasar tersebut belum ikut naik, hanya saja harga cabai merah keriting meroket sebelum harga BBM naik hingga kisaran Rp 65.000 per kilogram. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres tersebut mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan harga dan ketersediaan barang pokok, khususnya di saat hari besar keagamaan.

"Inti dari perpres ini sangat penting, untuk menjamin cadangan barang pokok stabilitas harga," kata anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Teten menuturkan, perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Juni 2015. Dengan keluarnya perpres ini, Presiden berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera.

Salah satu butir dalam perpres itu menyebut larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam perpres tersebut adalah hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), dan hasil peternakan serta perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar seperti bandeng, kembung, tongkol, tuna, dan cakalang). Adapun barang penting meliputi benih padi, benih jagung, benih kedelai, pupuk, gas elpiji tiga kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Perpres ini juga memberi kewenangan pada pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus. Kewenangan ini akan digunakan pemerintah menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi.

"Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting," kata Teten.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X