Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Pembayaran Imigran Gelap oleh Australia Tak Sesuai Etika

Kompas.com - 16/06/2015, 19:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai perbuatan aparat Australia yang membayar para imigran gelap agar memasuki wilayah Indonesia, tidak sesuai etika. Menurut Moeldoko, permasalahan itu lebih tepat jika diselesaikan dalam konteks diplomatik.

"Ini konteksnya masih dalam konteks politik. Tetapi, dari sisi etika itu perbuatan itu tidak pas, itu yang saya pandang," ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2015).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menganggap Pemerintah Indonesia seharusnya bertanggung jawab dalam pergerakan imigran gelap. Julie mengomentari soal lemahnya pengamanan wilayah perbatan laut Indonesia sehingga membuat imigran itu bisa mendekati wilayah negeri kanguru tersebut.

Meski demikian, Moeldoko mengakui kekuatan angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Laut masih belum memadai untuk mengawasi garis pantai Indonesia yang panjangnya mencapai 81 ribu kilometer. Ia mengakui, kelemahan tersebut menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif.

Menurut dia, permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sebab, kebutuhan bukan hanya pada jumlah dan kemampuan kapal, tetapi juga berbagai aspek penunjang, seperti kemampuan radar untuk mendeteksi keberadaan kapal asing di wilayah perairan Indonesia.

"Ada beberapa sektor yang kadang-kadang kita kecolongan. Ini harus menjadi atensi kita semuanya ke depan. Kalau itu bagian dari kekurangan kami, kami akan selalu melakukan evaluasi," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com