Kompas.com - 03/06/2015, 17:39 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat akan menjalankan program resettlement atau penempatan baru bagi pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang terdampar di Indonesia. Amerika juga akan mendorong Asia Tenggara, terutama Myanmar, untuk mendiskusikan lebih lanjut solusi dalam mengatasi para pengungsi Rohingya tersebut.

"Kami menjalankan program resettlement bagi pengungsi di regional ini, termasuk dari Indonesia, kami akan melanjutkan itu. Tapi ini bukan top respons yang dibutuhkan saat ini. Kita butuh penyelamatan terhadap penyelundup kriminal, perdagangan manusia, dan juga membuat regional ini mendiskusikan langkah lanjut," kata Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bidang Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Anne C Richard, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Pada hari ini, Richard menemui Wapres Jusuf Kalla. Menurut Richard, Pemerintah AS mengapresiasi langkah Indonesia yang bersedia menampung pengungsi Rohingya dengan syarat proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan dunia internasional dalam waktu satu tahun.

Mengenai jangka waktu penampungan yang disepakati Indonesia, Richard berjanji pihaknya akan membantu agar proses resettlement dan repatriasi selesai dalam waktu setahun. Meski pun, menurut Richard, proses resettlement biasanya memerlukan waktu lebih dari setahun.

"Kami bicara soal apa yang bisa dilakukan AS untuk membantu host pengungsi, tradisi yang kami lakukan. Kami biasanya butuh waktu 18-24 bulan, tapi saya didorong untuk lebih cepat dari bos saya untuk mempercepat proses," kata Richard.

Dalam dua tahun terakhir, AS telah melakukan resettlement pengungsi Burma. Pemerintah AS membawa kurang lebih 70.000 pengungsi ke AS setiap tahunnya. Sebagian kecil dari penduduk Burma tersebut adalah suku Rohingya.

Sejalan dengan upaya resettlement, Pemerintah AS akan memberikan donor kepada International Organization for Migration (IOM) dan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi ( UNHCR). Kendati demikian, Richard menekankan bahwa resettlement bukan solusi ideal dalam menangani masalah pengungsi.

Langkah terpenting yang harus dilakukan adalah membuat para pengungsi tersebut tidak meninggalkan negara asal mereka. Misalnya, dengan memberikan pekerjaan bagi para pengungsi di negaranya. Namun, bagi pengungsi Rohingya, Richard mengakui bahwa masalahnya tidak sesederhana itu.

"Bagi rohingya, isunya beda, sangat sulit. Kita harus dorong Pemerintah Myanmar untuk memastikan Rohingya dapat hak asasinya, anak-anak bisa bersekolah dan mendapatkan kewarganegaraan dan bisa hidup bebas, itu solusi yang sebenarnya," kata Richard.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Richard telah menyampaikan kepada Kalla apresiasi Pemerintah AS terhadap Indonesia. Kedua pihak juga membicarakan kerja sama ke depannya terkait penanganan pengungsi rohingya.

"Disampaikan Beliau kepada Wapres dan AS sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini," kata Retno.

Ia menyampaikan bahwa Richard terkesan dengan warga Aceh yang membantu pengungsi Rohingya. Sebelum bertemu Wapres, Richard telah mengunjungi pengungsi Rohingya di Aceh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Nasional
Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Nasional
Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.