Kompas.com - 01/06/2015, 14:24 WIB
Juru bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana KOMPAS.com/Sabrina AsrilJuru bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjaring sejumlah nama calon potensial untuk ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK. Namun, Pansel menghadapi tantangan lantaran banyak calon potensial yang takut mendaftar akibat kriminalisasi yang terjadi pada pimpinan KPK sebelumnya.

"Tantangan kita sekarang beberapa orang merasa ragu untuk ikut di dalam seleski karena tantangannya semakin tinggi untuk ikut dalam seleksi pimpinan KPK, melihat situasi saat ini," ujar juru bicara Pansel KPK Betti S Alisjahbana saat dijumpai di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Betti mengaku ketakutan itu nyata terjadi sehingga pansel harus mengambil langkah ekstra agar orang-orang baik yang memiliki integritas mau ikut terlibat dalam proses seleksi. (baca: Syafii Maarif Berharap Pansel KPK Pilih Para Petarung)

Pansel menginginkan orang-orang yang mendaftar nantinya memang orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya yang dilakukan oleh Pansel pun beragam. Salah satunya adalah dengan mendekati pihak ketiga yang dianggap berpengaruh untuk bisa mengajak calon potensial itu.

Betti menyebutkan pendekatan dilakukan kepada Forum Pemred, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lintas agama serta profesi lainnya. (Baca: Mau Jadi Pimpinan KPK? Ini Syaratnya)

"Mereka juga bisa mengusulkan nama. Usulan nama akan datang dari siapa pun, tapi mekanismenya akan tetap sama harus mengikuti seleksi yang sudah ditetapkan," ucap Betti.

Pansel KPK mulai membuka pendaftaran calon pimpinan KPK pada 5-24 Juni 2015. Setelah itu, pansel akan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.

Pansel lalu menyeleksi nama-nama itu dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara sebelum memilih delapan nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Presiden selanjutnuya meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. DPR akan memilih lima orang komisioner untuk periode selanjutnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Provinsi Riau Berpeluang Kembangkan Industri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Sebut Provinsi Riau Berpeluang Kembangkan Industri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

[POPULER NASIONAL] Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak | Dugaan KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Kapuspen: 5 Kapal dan 1 Helikopter Dikerahkan untuk Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, JPU Hadirkan 14 Saksi: Kapolsek Tebet hingga Dirjen Kemenkes

Nasional
Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Kapuspen TNI: Singapura dan Malaysia Tawarkan Bantuan Cari Kapal Selam Nanggala-402

Nasional
Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Kapuspen: Terdeteksi Pergerakan di Bawah Air, Belum Dapat Dipastikan Kapal Selam

Nasional
Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Indonesia Dinilai Tak Cukup Hanya Andalkan Jumlah Penduduk, Puan: Pembangunan Manusia Harus Dilakukan

Nasional
Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Suharjito, Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Kerabat Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

UPDATE: Total 4.329 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 19 di Qatar

Nasional
Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Suharjito, Penyuap Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Nasional
Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Pemerasan oleh Oknum Penyidik Dinilai Bikin KPK Kini Berada di Ambang Batas Kepercayaan Publik

Nasional
Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Kedalaman Maksimal KRI Nanggala-402 500 Meter, Kadispen AL: Kalau Lebih dari Itu Cukup Fatal

Nasional
Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Sejumlah Fakta di Balik Persidangan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X