Pilkada, Mahkamah Partai, dan Islah...

JAKARTA, KOMPAS - Salah satu putusan Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015 yang hingga saat ini tidak pernah diperdebatkan adalah kewajiban untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Golkar selambat-lambatnya 16 Oktober 2016. Putusan itu diambil terkait perselisihan kepengurusan di internal Golkar, yaitu antara kepengurusan versi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Musyawarah nasional (munas) gabungan itu sejatinya adalah hal terbaik yang direkomendasikan oleh empat hakim anggota Mahkamah Partai Golkar (MPG), yaitu Muladi, Natabaya, Andi Mattalatta, dan Djasri Marin. Munas gabungan merupakan koridor untuk kembali mewujudkan islah. Sulit untuk islah dengan sekadar menandatangani perjanjian karena proses itu tak adil pula bagi kader Golkar lain karena seolah hanya "membagi" Golkar untuk faksi Aburizal dan Agung.

Terhadap koridor islah, menurut Muladi, awalnya empat hakim MPG sepakat menyodorkan hal itu bagi penyelesaian perselisihan kepengurusan. Akan tetapi, Andi Mattalatta dan Djasri Marin berubah sikap menjadi mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung. Namun, DPP Golkar hasil Munas Jakarta harus mengakomodasi kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Langkah Andi Mattalata dan Djasri Marin ini dipicu oleh langkah kubu Aburizal yang mengajukan kasasi.

Jauh sebelum munas digelar, kubu Agung dan Aburizal masih berupaya menyelesaikan masalah mereka ke pengadilan, persisnya di pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Tentu saja penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan itu tidak lagi sejalan dengan penyelesaian melalui jalur MPG. Namun, ketika Majelis Hakim PN Jakarta Utara sependapat dengan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat untuk tidak terlibat lebih dalam dengan perselisihan internal di Partai Golkar, Munas 2016 tetap relevan untuk dibicarakan.

Hukum

Islah juga menjadi lebih relevan untuk dibicarakan ketika ajang pemilu kepala daerah secara serentak sudah di depan mata. Terlebih, hingga dua bulan sebelum pendaftaran peserta dibuka pada Juli mendatang, belum ada kata sepakat dari dua kubu terkait siapa yang lebih berhak mengikuti pilkada.

Proses di pengadilan sejauh ini menjadi tumpuan. Majelis hakim akhirnya didesak untuk segera memutuskan.

Seandainya ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum Juli 2015 pun, dampaknya belum tentu positif bagi Golkar dan kader mereka yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini tentunya juga akan dipertimbangkan oleh parpol lain yang hendak berkoalisi dengan Golkar dalam menghadapi pilkada serentak.

Mengapa? Karena perseteruan yang telanjur merembet ke daerah dalam bentuk musyawarah daerah (musda) juga telah "membelah" para kader Golkar di daerah.

Ketika salah satu kubu Golkar dimenangkan oleh pengadilan hingga memperoleh tiket untuk melaju di pilkada, belum tentu kader Golkar di suatu daerah—dari kubu lain—akan sepenuhnya mendukung calon itu.

Kondisi ini tentu telah dipikirkan matang-matang oleh kubu Munas Bali dan Munas Jakarta. Sikap mau menang sendiri hanya akan menjerumuskan Partai Golkar.

Kini, masih ada waktu bagi kedua kubu di Golkar untuk menggelar islah demi pilkada Desember mendatang. Demi kepentingan Golkar yang lebih luas, langkah ini perlu dipikirkan.

Apabila kedua kubu bisa sepakat untuk islah, segeralah islah tanpa ditunda-tunda. Kemudian, belajar dari praktik pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung, gelar konvensi Golkar di tingkat daerah untuk mendapatkan calon kepala daerah terbaik.

Dengan cara ini, Golkar bisa berperan optimal dalam pilkada, bahkan untuk bangsa. Ini karena baik disadari maupun tidak, dua kubu yang saat ini ada di Partai Golkar sama-sama mempunyai pengikut jempolan yang masing-masing menjadi bintang di daerah asalnya. (HARYO DAMARDONO)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Mei 2015 dengan judul "Pilkada, Mahkamah Partai, dan Islah...".