MPR Aktif Dorong Penuntasan Tragedi Trisakti

Siang itu, 17 tahun yang lalu, pukul 10.30 WIB, ribuan civitas akademika sebuah universitas di bilangan Grogol, Jakarta Barat, melakukan aksi damai. Dimulai dengan penurunan bendera setengah tiang, diiringi lagu Indonesia Raya. Sejenak mereka mengheningkan cipta, mengingat kondisi bangsa yang saat itu memprihatinkan.

Sebagaimana namanya, aksi damai tersebut berjalan lancar dan tenang, tanpa ketegangan. Orasi serta mimbar bebas digaungkan oleh para pembicara, baik dari mahasiswa, dosen, dan karyawan universitas tersebut.

Namun, tidak ada yang menyangka, enam jam kemudian, siang yang cerah berubah menjadi sore yang kelabu. Hujan turun, bersamaan dengan gas air mata dan tembakan peluru. Empat orang dari 6000 aktivis hari itu, 12 Mei 1998, mati tertembak peluru tak dikenal.

Demikianlah sepenggal kisah yang kita kenal sebagai Tragedi Trisakti. Kejadian tersebut menimbulkan luka, tidak hanya bagi keluarga korban dan almamater, tapi juga bagi bangsa. Namun di sisi lain, itulah titik balik kebangkitan demokrasi Indonesia.

Kini, 17 tahun telah berlalu, tragedi itu tetap dikenang, kisahnya terus bergulir. Namun keadilan bagi para korban belum juga terwujud. Karenanya, Senin (18/5/2015), Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti bersama keluarga korban Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, didampingi oleh Pimpinan Universitas Trisakti, mengadakan audiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, untuk menyampaikan tuntutan penuntasan kasus tersebut.

"Kami menyampaikan lima tuntutan, yakni memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, menjadikan anggal 12 Mei sebagai Hari Pergerakan Mahasiswa, memberi anugerah gelar Pahlawan Reformasi untuk 4 korban Tragedi Trisakti, meminta perhatian pemerintah kepada keluarga korban, dan mendorong pemerintah mempercepat penyelasain kasus ini," jelas Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Puri Andamas.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berjanji akan segera menyampaikan tuntutan tersebut ke Presiden Joko Widodo dan jajaran. Katanya, selama ini MPR telah berinisiatif membantu menyelesaikan kasus-kasus berat pada masa lampau, termasuk Tragedi Trisakti, dengan menjadi fasilitator.

"Saya sudah bicara dengan beberapa kalangan, termasuk Kejagung, Kontras, Imparsial, dan Komnas HAM untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Ini memang pekerjaan yag harus dituntaskan. Jika tidak, maka akan jadi hutang sejarah," tukas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di depan peserta audiensi siang itu.

Bertempat di ruang kerjanya di Kompleks Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya untuk menyelesaikan kasus ini. Sebab, ia mengakui, tanpa adanya gerakan mahasiswa, termasuk Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendirawan Sie; belum tentu Indonesia berada di titik demokrasi seperti sekarang.

"Merekalah pahlawan reformasi. Kalau orang lihat sekarang memang sepertinya demokrasi turun dari langit. Banyak yang lupa, bahwa meraih itu, perjuangannya tidak mudah," ungkapnya lagi.

Sementara itu, ditemui usai audiensi, Puri optimistis audiensinya dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan akan menghasilkan titik terang penyelesaian kasus ini. Pasalnya, sudah 17 tahun bergerak dengan berbagai cara, baik administratif tata cara hukum negara dan aksi lainnya, pemerintah belum memberikan langkah konkrit untuk menuntaskan tragedi tersebut.

"Kami merasa ini titik terang karena kami bisa mengajukan rekomendasi kepada salah satu petinggi negara. Kami berharap semuanya benar-benar disampaikan kepada Priseden, Wakil Presiden, DPR, Jaksa Agung, dan jajaran lainnya," tutup Puri.