Selesaikan Masalah Rohingya, Pemerintah Kedepankan Kemanusiaan

"Mengutamakan kemanusiaan. Pakai prinsip-prinsip yang ada di global untuk masalah pengungsi, utamakan kemanusiaan dalam menangani masalah Rohingya," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2015).

Andi mengatakan, dalam menghadapi isu itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Misalnya, komunikasi bilateral dengan pihak Myanmar,negara  asal pengungsi Rohingya.

"Lalu di lingkungan ASEAN juga dilakukan karena ini terkait dengan negara-negara kemungkinan tujuan dari pengungsi, dan juga global karena ada kaitannya dengan UNHCR," kata dia.

DISKRIMINASI

Suku Rohingya telah lama menerima diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak sebagai warga negara oleh Myanmar sehingga tidak memiliki status kewarnegaraan. Akses mereka untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan terbatas dan kebebasan untuk bergerak sangat dibatasi.

Dalam tiga tahun terakhir, serangan terhadap suku Rohingya telah menewaskan 280 orang dan memaksa 140.000 lainnya mengungsi ke kamp-kamp yang padat di luar Sittwe, Ibu Kota Negara Bagian Rakhine, wilayah tempat mereka tinggal, tanpa kesempatan untuk mencari nafkah.

Hal ini memicu arus eksodus manusia perahu terbesar di wilayah ini sejak Perang Vietnam. Menurut Komisi Tinggi PBB bagi Pengungsi, tercatat sekitar 100.000 lelaki, perempuan dan anak-anak menumpang kapal untuk mencari penghidupan yang lebih baik sejak Juni 2012.