Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Pansel KPK Dibentuk Presiden Jokowi

Kompas.com - 15/05/2015, 22:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui dirinya telah menerima sejumlah nama calon panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama itu sedang dipilih dan akan segera ditunjuk Presiden Joko Widodo pekan depan.

"Jadi sudah cukup banyak nama yang masuk, tapi kita belum finalisasi. Secepatnya akan finalisasi. Intinya, kita akan buat pertimbangan semaksimal mungkin untuk tentukan pansel yang baik. Yang lebih penting lagi menghasilkan komisioner yang baik," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Kriteria orang-orang yang duduk di panitia seleksi pimpinan KPK, lanjut Pratikno, adalah mereka yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, tokoh yang masuk dalam pansel KPK juga merupakan tokoh masyarakat yang disegani.

"Minggu depan harapannya itu sudah siap," ujar dia.

Menteri pengarah

Saat ditanyakan lebih lanjut tuntutan penggian antikorupsi agar Pansel KPK diketuai oleh menteri non-partai, Pratikno tidak bisa memastikan. Dia hanya menjelaskan, dalam pansel KPK ini, yang memilih langsung adalah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga kemungkinan akan tetap melibatkan para menterinya dalam pansel KPK itu. Namun, Pratikno memastikan bahwa menteri yang ada dalam pansel itu lebih sebagai pengarah.

"Nantinya menteri itu kayak pengarah saja. Seperti pengalaman kita kayak dulu waktu pansel MK kan begitu juga. Jadi beberapa menteri jadi tim pengarah dan kemudian pansel tokoh-tokoh independen," tutur mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com