Kepuasan Publik dan Dinamika Politik Ikut Jadi Penentu "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 09/05/2015, 15:06 WIB
Pengamat politik Hanta Yudha KOMPAS.com/Sandro GatraPengamat politik Hanta Yudha
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebutkan beberapa faktor yang sering digunakan sebagai faktor penentu perombakan kabinet. Dua di antaranya adalah tingkat kepuasan publik dan dinamika politik antara masing-masing kepentingan koalisi.

"Bagaimana pun reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tapi faktor-faktor lain seperti dinamika politik bisa memengaruhi Presiden untuk melakukan reshuffle," ujar Hanta saat mengisi diskusi mingguan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).

Hanta mengatakan, tingkat kepuasan publik bersifat fluktuatif dan dapat berubah kapan saja. Hal tersebut biasanya bergantung pada dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Ia menyebutkan, titik aman raihan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah paling tidak berada di angka 60 persen. Jumlah tersebut biasanya didapatkan dari ekspektasi publik di awal pemerintahan, dengan realitas yang ada setelah melewati suatu waktu.

Faktor lainnya adalah dinamika politik. Proses politik biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Presiden diminta untuk tetap menjaga stabilitas politik, khususnya dalam menentukan anggota kabinet.

"Keseharian Presiden berhadapan dengan partai di parlemen. Maka salah satunya adalah pertimbangan untuk mengakomodasi kepentingan koalisi," kata Hanta.

Selain itu, faktor lainnya yang dapat menjadikan pertimbangan sebelum memutuskan reshuffle kabinet adalah, kinerja capaian kementerian sesuai program perencanaan, dan kecocokan Presiden dengan personal pembantunya. Menurut Hanta, hak prerogatif memberikan keluasaan bagi Presiden untuk menunjuk dan mencopot anggota kabinetnya kapan pun diperlukan.

Ketidakcocokan Presiden dengan pembantunya adalah salah satu sinyal bahwa diperlukan suatu evaluasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X