Badrodin dan Budi Gunawan Ditantang Perbaiki Hubungan Polri-KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, dengan dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri maka Polri ditantang untuk memperbaiki citra institusi tersebut. Budi dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun diminta memperbaiki hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sempat merenggang.

"Pak Badrodin dan BG harus bisa bekerjasama memperbaiki citra Polri dan bisa memperbaiki kerjasama KPK dan Polri lagi," ujar Hendri di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Hendri mengatakan, Polri pun diminta mengubah pola pikir masyarakat yang terlanjur menilai bahwa dilantiknya Budi menjadi Wakapolri karena gagal menjadi Kapolri. Posisi tersebut pun dilimpahkan Jokowi ke Badrodin karena khawatir terjadi kegaduhan jika Budi tetap dilantik menjadi Kapolri.

"Citranya kan Badrodin jadi Kapolri untuk formalitas saja setelah BG gagal jadi Kapolri. Citra ini yang harus diubah," kata Hendri.

Pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri berlangsung secara tertutup di Gedung Rupatama, Mabes Polri. Sejumlah perwira tinggi bintang tiga, bintang dua, dan bintang satu hadir dalam upacara pelantikan tersebut.

Pelantikan tetap digelar meski kepolisian belum melakukan gelar perkara bersama terkait kasus Budi. Gelar perkara itu untuk memutuskan apakah kasus yang dituduhkan kepada Budi dapat dilanjutkan atau tidak.

KPK sebelumnya merasa memiliki cukup bukti bahwa Budi terlibat kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Namun, Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. KPK juga dianggap tidak berwenang mengusut kasus itu. Dampaknya, KPK melimpahkan perkara Budi ke Kejaksaan Agung. Namun, kejaksaan melimpahkannya ke Polri.