Jusuf Kalla: "Reshuffle" Kabinet Tak Tergantung Survei

Kompas.com - 20/04/2015, 17:42 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja dan istri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja dan istri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — 
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, keputusan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet bergantung pada kebutuhan pemerintah. Pemerintah tidak terpengaruh hasil survei yang dilakukan lembaga mana pun dalam mengambil keputusan.

"Reshuffle tidak reshuffle itu tidak bergantung pada survei, tetapi bergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri. Kalau semua bergantung pada survei, nanti negeri ini negeri survei semua itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/4/2015).

Kendati demikian, Kalla memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap kabinet yang dibentuk. Sejauh ini, belum ada keputusan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet.

Hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015), menunjukkan, mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berjalan selama enam bulan.

Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebesar 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X